Ada Seruan Aksi Jokowi End Game, KSP Minta Masyarakat Jangan Demo

24 Jul 2021, 11:33 WIB

Deputi IV KSP Juri Ardianto (Dok.KSP)

Jakarta, IDN Times - Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardianto menyayangkan rencana Seruan Aksi Nasional Jokowi End Game pada Sabtu (24/7/2021). Aksi tersebut rencananya digelar untuk menolak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang saat ini diterapkan di sejumlah daerah.

Juri mengatakan bahwa Presiden Joko "Jokowi" Widodo sebelumnya telah berkali-kali menyatakan terbuka dan menghargai berbagai kritik dari berbagai pihak. Bahkan, lanjutnya, kritik tersebut menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan, termasuk dari pihak-pihak lain seperti akademisi/pakar, mahasiswa, organisasi masyarakat, dan pihak-pihak yang memberi perhatian terhadap penanganan COVID-19.

“Sebagaimana disampaikan Presiden, pemerintah memahami bahwa kehidupan masyarakat saat ini sedang mengalami tekanan yang tidak ringan, tetapi kebijakan pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat harus diambil untuk menurunkan angka penularan COVID-19 yang sedang tinggi dan mencegah lumpuhnya rumah sakit akibat kewalahan menerima pasien,” kata Juri dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/7/2021).

1. KSP minta masyarakat tak ikut aksi demo

Juri Ardiantoro, Deputi IV Kantor Staf Presiden RI (ksp.go.id)

Oleh karena itu, Juri mengimbau agar masyarakat menghindari aktivitas kerumunan, seperti aksi demo yang bisa menyebabkan terjadinya penyebaran COVID-19.

“Saat ini yang dibutuhkan adalah empati terhadap semua yang berjuang memerangi COVID-19 seperti para tenaga kesehatan, dan saudara-saudara yang sedang berjuang sembuh. Juga empati kepada aparat yang menjaga masyarakat agar taat protokol kesehatan, dan terhadap masyarakat yang bahu membahu mengatasi pandemi serta berusaha meringankan beban ekonomi,” jelasnya.

2. KSP sebut pemerintah telah berikan bansos pada masyarakat

Tenaga kesehatan merawat pasien positif COVID-19 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC), Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Rabu (5/5/2021). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat.

Kemudian, Juri menuturkan kebijakan pembatasan ini juga dilakukan dengan usaha-usaha untuk meringankan beban hidup masyarakat yang memiliki ketergantungan pada penghasilan harian. Seperti memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang tidak mampu.

“Oleh karena itu pemerintah menambah bantuan berupa pembagian beras, pendirian dapur-dapur umum, selain yang sudah berjalan seperti subsidi listrik, bansos, BLT dana desa, subsidi kuota internet, Program Keluarga Harapan (PKH), dan kartu sembako,” ujar dia.

Selain itu, lanjut Juri, pemerintah juga telah membangun sistem yang memudahkan dan meringankan pasien COVID-19, mulai dari layanan telemedicine dan paket obat gratis.

3. KSP minta masyarakat patuhi protokol kesehatan

Warga berkendara di zona merah COVID-19 RT 006 RW 01, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (21/6/2021). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan.

Juri menyampaikankolaborasi dari semua pihak adalah kunci untuk bisa mengatasi pandemik. Hal itu bisa dimulai dengan mematuhi protokol kesehatan, hingga bergotong royong membantu masyarakat sekitar yang sedang isolasi mandiri.

“Banyak saudara kita yang membutuhkan obat-obatan dan alat kesehatan lain untuk sembuh dari COVID-19. Banyak juga saudara-saudara kita yang sedang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mari kita gotong royong bersama dengan pemerintah mengatasi semua kesulitan ini,” pungkas Juri.

4. Beredar ajakan aksi 'Jokowi End Game' untuk tolak PPKM di media sosial

Poster seruan aksi tolak PPKM tersebar luas di media sosial. (dok. IDN Times/Istimewa)

Sebagai informasi, sebelumnya beredar di media sosial mengenai ajakan aksi tolak PPKM. Seruan tersebut salah satunya diunggah akun Instagram @bemunindrapgri. Aksi yang bertema ‘Jokowi End Game’ itu mengajak masyarakat longmarch dari kawasan Glodok sampai Istana Negara, Jakarta, pada 24 Juli 2021.

Selain itu, ada pula percakapan persiapan aksi yang tersebar di media sosial. Dalam percakapan itu disebutkan, aksi itu akan dilakukan serentak oleh elemen masyarakat sipil di Semarang dan beberapa wilayah lain. Disebutkan pula, aksi tersebut akan dilakukan selama berhari-hari dan tidak membawa suatu identitas golongan atau pun kelompok.