Jakarta, IDN Times - Bupati Bogor Ade Yasin merasa terpaksa menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kasus dugaan suap anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat. Sebab, ia merasa tak melakukan hal tersebut.
"Iya, saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya, sebagai pemimpin saya harus siap bertanggung jawab," ujar Ade, sesaat sebelum masuk mobil tahanan KPK, Kamis (28/4/2022) pagi.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu membantah memberi suap anggota BPK Jawa Barat. Menurutnya hal itu merupakan inisiatif anak buahnya.
"Itu ada inisiatif dari mereka, jadi ini namanya IMB ya, inisiatif membawa bencana," ujar Ade.
Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Ade Yasin sebagai tersangka kasus suap anggota BPK Jawa Barat. KPK menyebut Ade Yasin memberikan suap senilai total Rp1,9 miliar. Suap itu diduga diberikan agar Kabupaten Bogor mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Ade Yasin, KPK turut menyita uang senilai total Rp1,024 miliar. Uang itu disita ketika Bupati Bogor dan tujuh orang lainnya kena OTT.
"Dalam kegiatan tangkap tangan ini KPK mengamankan bukti uang dalam pecahan rupiah dengan total Rp1,024 miliar yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp570 juta dan uang yang ada pada rekening bank dengan jumlah sekitar Rp454 juta," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK.
Setelah pemeriksaan, KPK telah menetapkan delapan tersangka. Mereka adalah:
Tersangka pemberi suap:
1. Ade Yasin, Bupati Kabupaten Bogor 2018-2023.
2. Maulana Adam, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor.
3. Ihsan Ayatullah, Kasubdit Kas Daerah BPK AD Kabupaten Bogor.
4. Rizki Taufik, PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.
Tersangka penerima suap:
1. Anthon Merdiansyah, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat. (Kasub Auditor IV Jawa Barat 3 Pengendali Teknis).
2. Arko Mulawan, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat. (Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor).
3. Hendra Nur Rahmatullah Karwita, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat. (Pemeriksa).
4. Gerri Ginajar Trie Rahmatullah, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat. (Pemeriksa).
Ade Yasin merupakan kepala daerah keempat yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi oleh KPK. Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Langkat Terbit Rencana PA, dan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud teciduk KPK pada Januari 2022.
Ini merupakan operasi tangkap tangan kelima sepanjang 2022. Selain tangkap tangan pada tiga kepala daerah, KPK juga menagkap tangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat.