Ahok Dikabarkan akan Gantikan Erick Thohir di BUMN, Ini Kata Istana

Jakarta, IDN Times - Isu reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo semakin meluas. Sejak video Jokowi menegur menterinya dan mengancam reshuffle dipublikasikan, beredar daftar nama-nama menteri yang akan diganti oleh orang nomor satu di Indonesia itu.

Salah satu yang menjadi sorotan di dalam daftar tersebut, nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan digantikan dengan Komisaris Utama PT. Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Lalu, apakah benar hal itu?

Saat dikonfirmasi, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Muchtar Ali Ngabalin tak membenarkannya. Ia mengatakan bahwa daftar nama-nama menteri yang beredar itu hanyalah hoaks.

"Abaikan saja, itu hoaks," kata Ngabalin saat dihubungi IDN Times, Kamis (2/7).

Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan tak tahu-menahu tentang daftar nama yang beredar itu. Pria yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama di Pertamina, mengaku masih akan fokus di Pertamina

"Saya gak tahu soal isu-isu seperti itu. Tugas saya di Pertamina," ujar Ahok saat dikonfirmasi IDN Times, Kamis (2/7).

Ini daftar-daftar nama menteri yang beredar sebagai hasil reshuffle kabinet:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan: Jenderal (Purn) Polisi Budi Gunawan

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy

4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut Binsar Panjaitan

5. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto

6. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno

7. Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian

8. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Marsudi

9. Menteri Agama: Fachrul Razi

10. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Prof Dr. Mahfud MD

11. Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati

12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Prof. Dr. KH Haedar Nasir

13. Menteri Kesehatan: Prof. Dr. Daeng Muhammad Faqih

14. Menteri Sosial: Prof. Dr. Soetrisno Bachir

15. Menteri Ketenagakerjaan: Ida Fauziah

16. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

17. Menteri Perdagangan: Erik Tohir

18. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Arifin Tasrif

19. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono

20. Menteri Perhubungan: Marsekal Hadi Tjahyanto

21. Menteri Komunikasi dan Informatika: Johnny G. Plate

22. Menteri Pertanian: Rachmat Gobel

23. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya

24. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo

25. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Hasto Kristiyanto

26. Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kehutanan: Sofjan Jalil

27. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa

28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Tjahjo Kumolo

29. Menteri BUMN: Basuki Tjahaja Purnama

30. Menteri Koperasi dan UKM: Agus Harimurti Yudhoyono

31. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Triawan Munaf

32. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Gusti Ayu Bintang Darmavati

33. Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional: Bambang Brodjonegoro

34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainudin Amali

35. Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko

36. Sekretaris Kabinet: Pramono Anung

37. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Bahlil Lahadalia

38. Jaksa Agung: ST Burhanuddin

39. Kepala BIN: Letjen TNI Donny Monardo

40. Panglima TNI: Jenderal TNI Andhika Perkasa

Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat merasa jengkel terhadap kinerja para menterinya dalam menangani virus corona atau COVID-19. Dalam video berdurasi 10 menit itu, Jokowi mengungkapkan bahwa kinerja para menterinya tidak ada progres signifikan dan ia pun mengancam untuk melakukan reshuffle kabinet.

"Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle . Udah kepikiran ke mana-mana saya," ujar Jokowi dalam sebuah video yang diunggah di channel YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6).

Jokowi menilai nihilnya progres signifikan dari kinerja para menteri ini terlihat dari lambatnya belanja anggaran penanganan COVID-19. Salah satunya yang disinggung oleh Mantan Wali Kota Solo ini soal anggaran penanganan COVID-19 sektor kesehatan sudah disiapkan Rp 75 triliun. Dari angka tersebut, baru 1,53 persen yang sudah diserap.

"Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya. Karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Saya beri contoh, bidang kesehatan itu dianggarkan Rp75 triliun. Rp75 triliun baru keluar 1,53 persen coba," tuturnya.

Selain bidang kesehatan, Jokowi juga menyoroti penyaluran bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Menurut Jokowi, proses penyaluran bansos tersebut sudah lumayan, tapi dia meminta harusnya kinerja menterinya lebih dari itu.

"Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary . Harusnya 100 persen," ungkap Jokowi.

Tak hanya itu, bidang ekonomi juga disinggung oleh Jokowi. Pria kelahiran Solo ini meminta agar seluruh stimulus yang sudah disiapkan segara direalisasikan. Khususnya, stimulus yang menyasar pelaku UMKM.

"Usaha mikro, usaha kecil, menengah, usaha gede, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi. Manufaktur, industri, terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya gak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita," kata Jokowi lagi.

Terkait ancaman reshuffle yang dilontarkan langsung oleh Presiden Jokowi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyatakan, dirinya siap jika harus di- reshuffle oleh Jokowi.

"Kita harus sepakat namanya menteri ya pembantu Presiden. Siap-siap saja kalau besok dicopot, ya harus siap," kata Tjahjo di Mata Najwa, Rabu (1/7).

Menanggapi marah-marahnya Jokowi, Tjahjo menganggap itu ditujukan ke dirinya sebagai evaluasi diri dan tidak peduli dengan spekulasi reshuffle ke menteri lainnya.

"Bagi saya, yang beliau sampaikan ya saya anggap ditujukan ke saya," ujar Tjahjo.

"Habis rapat kabinet saya kumpulkan eselon 1 dan 2 kemudian kami evaluasi bagian mana yang belum optimal," sambungnya.

Sementara itu, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, menyatakan dirinya pasrah dan menghargai hak prerogatif Presiden Jokowi untuk membubarkan lembaga atau reshuffle menteri.

"Kewenangan Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri," kata Abdul Halim.

"Saya sudah bekerja maksimal, percepatan juga sudah maksimal," sambungnya.

Ahok Dikabarkan akan Gantikan Erick Thohir di BUMN, Ini Kata Istana

1. KSP sebut daftar nama-nama itu hanyalah hoaks

2. Ahok sebut masih akan fokus di Pertamina

Editorial Team

Tonton lebih seru di