Jakarta, IDN Times - Majelis hakim Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri segera menggelar sidang etik terhadap tiga tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Satu tersangka lainnya, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution telah resmi dipecat secara tidak hormat (PTDH) pada Selasa (10/11/2026) karena perbuatannya dinilai tercela.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, mengatakan, majelis hakim Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri telah menjadwalkan sidang etik bagi ketiga tersangka lainnya, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Sebagai tambahan informasi, untuk para terduga pelanggar yang lainnya, telah dijadwalkan juga untuk nanti pelaksanaan sidang kode etik pada jadwal berikutnya," kata Johnny dalam jumpa pers di Gedung Propam Polri, Selasa.
Johnny belum mengungkap jadwal sidang etik terhadap Listyo dan kawan-kawan. Namun, dia memastikan prosesnya akan disampaikan secara transparan dan akuntabel kepada publik.
"Nanti kami akan sampaikan secara transparan dan akuntabel juga kepada rekan-rekan dan seluruh masyarakat Indonesia," kata dia.
Bareskrim Polri menetapkan tiga jenderal polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, politisi, media, ormas, LSM, dan pengusaha sepanjang tahun 2025–2026. Teranyar, Bareskrim Polri juga menetapkan Irjen Slamet Uliandi, selaku Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri sebagai tersangka baru dalam kasus ini.
Keempat tersangka tersebut adalah Jenderal Polisi (Purn/Mantan) Listyo Sigit Prabowo (mantan Kapolri yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden / KSP), Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (Kepala Divisi Hukum/Kadivkum Polri), dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, mantan Direktur Tipidnarkoba Bareskrim Polri), serta Irjen Slamet Uliandi, Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri.