AHY: Indonesia Bisa Jadi Banana Republik Imbas Penundaan Pemilu

14 Mar 2023, 17:26 WIB

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyampaikan pidato politik di Jakarta, Selasa (13/3/2023). (IDN Times/Melani Putri)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggunakan istilah banana republic atau republik pisang saat bicara isu penundaan Pemilu 2024.

Menurutnya Indonesia bisa dianggap sebagai republik pisang bila terjadi penundaan pemilu. Sebabnya, Indonesia akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak terpilih secara demokratis.

"Saya khawatir, khawatir dunia akan melihat Indonesia sebagai banana republic, banana republic karena semua pejabat, semua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa pemilu yang demokratis," kata AHY di Jakarta, Selasa (14/3/2023).

1. AHY sebut tanpa pemilu, kekuasaan pemimpin tidak sah

Ilustrasi pemilih pemula. (IDN Times/Istimewa)

AHY menegaskan tanpa ada pemilu maka presiden tidak punya legitimasi serta kekuasaannya tidak sah memimpin negara.

"Tapi tidak punya legitimasi yang kuat, sehingga kekuasaan yang dimilki tidak sah. Juga tidak halal," lanjutnya.

AHY kemudian mempertanyakan siapa yang akan menjadi pemimpin bila Pemilu 2024 ditiadakan. Sementara Presiden Joko "Jokowi" Widodo akan mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2024.

"Karena perintah konstitusi pemerintahan saat ini akan mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 20 Oktober 2024. Pertanyaannya begini apa iya ada plt presiden?" kata AHY.

2. Arti banana republic dalam keilmuan

Presiden Jokowi Meresmikan Bendungan Karalloe, Gowa, Sulawesi Selatan pada Selasa (23/11/2021). (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Sebagai informasi, banana republic merupakan istilah yang diciptakan penulis Amerika Serikat, O. Henry. Istilah ini digunakan merujuk negara-negara yang dipimpin oleh oligarki dan diktaktor.

O. Henry menggunakan istilah ini setelah melihat negara di Amerika latin yang sangat bergantung pada hasil alam seperti pisang atau kopi.

3. Isu penundaan pemilu pascaputusan PN Jakpus

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Wacana penundaan Pemilu 2024 kembali bergulir pasca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang mengabulkan seluruhnya gugatan Partai Prima. Salah satu putusan tersebut yakni penundaan Pemilu 2024.

Sejumlah pihak menilai putusan PN Jakpus ini menguatkan asumsi bahwa ada elite-elite politik yang menginginkan penundaan Pemilu 2024. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman bahkan menyebut bisa membuktikan indikasi penundaan Pemilu oleh sejumlah elite tersebut.