Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat menerima kedatangan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Cikeas, Sabtu (29/4/2023) (IDN Times/Aryodamar)
Mantan Calon Gubernur DKI Jakarta itu juga menyoroti pernyataan sejumlah pemerhati hukum bahwa banyak kejanggalan dalam proses keadilan di Indonesia.
"Walaupun catatan kita semua bukan hanya pemerhati hukum di negeri kita atau keadilan negeri kita, kita tahu dalam tata kelola hukum, ya, di Indonesia ini juga tidak luput kejanggalan-kejanggalan yang tidak masuk akal," tutur AHY.
AHY berharap, proses PK Moeldoko bisa mengedepankan hukum yang berlaku dengan akal sehat, kebenaran, dan adil. Demokrat sendiri siap menghadapi berbagai proses hukum yang saat ini dijalankan.
"Saya sendiri akan memimpin itu semua dengan penuh optimisme dan keyakinan, tetapi seluruh kader Partai Demokrat juga telah siap untuk melakukan yang terbaik menjaga kedaulatan eksistensi partai kami," ucap dia.
AHY mengaku heran adanya upaya perampasan partai yang justru dilakukan oleh seseorang yang berada dalam lingkar kekuasaan. Dia mempertanyakan apakah perampasan itu terjadi karena Demokrat memilih menjadi oposisi dan membangun Koalisi Perubahan.
"Ingat, di negeri kita panglimanya adalah hukum, bukan politik. Ketika ada penguasa saat ini menggunakan hukum sebagai instrumen politik, baik dalam konteks obstraction of justice, melindungi mereka yang dianggap satu bagian dengan penguasa atau abuse of power , menggunakan kekuasaan sebenarnya untuk menghabisi lawan politik dengan cara apapun," tutur dia.
"Termasuk melalui PK KSP Moeldoko ini, maka sama saja sesungguhnya penguasa politik telah menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan-lawannya. Ini tidak sehat, Ini berbahaya dan ini akan mengusik rasa ketidakadilan kita semuanya," imbuh AHY.