Airlangga Diminta Tidak Rangkap Jabatan, Begini 2 Alasan Urgennya
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto digadang-gadang akan maju kembali sebagai calon ketua umum Partai Golkar, dalam musyawarah nasional (Munas) Golkar pada Desember 2019. Airlangga bersaing kuat dengan Bambang Soesatyo yang kini menjabat sebagai ketua MPR.
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, sebaiknya Airlangga tidak merangkap jabatan, agar dia lebih fokus terhadap pekerjaannya sebagai Menko Perekonomian.
"Sebenarnya pejabat publik sebaiknya tidak rangkap jabatan," kata Enny, dikutip dari kantor berita Antara, Rabu (27/11).
1. Rangkap jabatan membuat pekerjaan menjadi tidak optimal
Enny mengatakan saat ini situasi ekonomi global tidak ideal, karena terjadi kemerosotan laju perekonomian dunia. Bila Airlangga merangkap jabatan sebagai ketua umum Golkar, maka kerjanya tak cukup optimal sebagai Menko Perekonomian.
"Jadi intinya baiknya tidak rangkap jabatan, karena kalau rangkap jabatan kerjanya tidak optimal," ucap dia.