Jakarta, IDN Times - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bersama 40 AJI Kota menyatakan sikap agar Presiden Joko "Jokowi" Widodo berhenti menyalahgunakan kekuasaan. Hal itu dinilai merusak demokrasi dan integritas pemilu.
AJI Indonesia menilai, Indonesia telah mengalami kemunduran demokrasi yang luar biasa di bawah kepemimpinan Jokowi.
"Penghormatan terhadap hak asasi manusia diabaikan demi mempertahankan investasi yang menguntungkan oligarki," terang AJI Indonesia, Senin (12/2/2024).
AJI menilai, kepemimpinan Presiden Jokowi yang antidemokrasi telah ditunjukkan dengan pengesahaan sejumlah undang-undang yang mengancam HAM dan memperlemah institusi demokrasi.
Mulai dari Perpres jabatan fungsional TNI, revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih memuat pasal-pasal berbahaya bagi kebebasan berekspresi dan pers.
"Represi dan kriminalisasi terhadap kritik dan pembela hak asasi manusia telah mempersempit ruang kebebasan sipil. Alih-alih mendengarkan aspirasi rakyat, masyarakat sipil yang berunjuk rasa atas berbagai undang-undang yang mengancam itu, justru ditindak dengan kekerasan. Alih-alih mengakomodir masukan dari rakyat, aktivis yang mengkritik kebijakan justru diancam dengan pasal-pasal pidana," kata AJI.
Di bawah rezim Jokowi pula, kata dia, kebebasan pers mencapai situasi kritis. Pada 2023, 89 kasus serangan menargetkan jurnalis dan media, tertinggi sepanjang satu dekade.
AJI juga menilai, kekerasan demi kekerasan yang terjadi tanpa diikuti penyelidikan yang serius dan imparsial mengakibatkan siklus kekerasan pada jurnalis tak pernah berhenti.
"Oligarki media masih mencengkeram kuat sehingga mengintervensi independensi pers, UU Cipta Kerja memberangus kesejahteraan pekerja termasuk jurnalis, UU ITE disalahgunakan untuk mengancam 38 jurnalis pada tentang 2016-2023. Kebebasan pers dikukung saat perannya jauh lebih dibutuhkan di tengah demokrasi yang turun," ujar AJI.
Saat ini, AJI menilai bahwa Jokowi makin menunjukkan ambisinya melanggengkan kekuasaan dengan cara yang kotor, melemahkan Mahkamah Konstitusi yang melahirkan politik dinasti, menyalahgunakan sumber daya negara, dan mengintimidasi oposisi.
AJI juga menyebut, rezim Jokowi mengabaikan pentingnya pemilu yang jujur, adil dan berintegritas.
Berikut adalah pernyataan sikap AJI dan 40 AJI Kota:
1. Presiden Jokowi harus berhenti menyalahgunakan kekuasaan karena merusak demokrasi dan integritas pemilu
2. Menghentikan berbagai jenis kekerasan terhadap masyarakat sipil yang menyampaikan ekspresi serta mengawasi integritas pemilu
3. Memastikan pers dapat bekerja secara independen dan bebas dari kekerasan, kriminalisasi serta intervensi kepentingan politik
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.