Kunjungi Papua, Menko Dudung Kedepankan Langkah Humanis ke Warga
- Menko Polkam Dudung Abdurachman mengunjungi Sorong dan Timika pada 27–28 Oktober 2026, menggelar koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan BIN.
- Dudung mendorong pendekatan humanis, dialogis, dan inklusif untuk menjaga keamanan Papua, karena stabilitas dinilai menjadi landasan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
- Penanganan KKB diminta tetap mengutamakan keselamatan warga dan pendekatan persuasif; data IDN Times mencatat 34 anggota KKB telah menyatakan ikrar setia kepada Indonesia.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman melakukan kunjungan di Sorong dan Timika, Papua pada 27 Oktober-28 Oktober 2026. Ia sempat mengadakan rapat koordinasi bersama gubernur, pangdam, kapolda, komandan resor militer, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Mantan Kepala Staf Presiden (KSP) itu mendorong agar pendekatan soft approach dikedepankan. Caranya lewat langkah-langkah humanis, dialog dan komunikasi dari hati ke hati dengan masyarakat.
"Kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, kepolisian dan BIN menjadi kunci dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat serta mendorong saudara-saudara kita kembali menjalani kehidupan yang damai," ungkap Dudung di dalam keterangan pada Kamis (29/10/2026).
Ia menggarisbawahi pembangunan dan kesejahteraan harus dirasakan hingga lapisan masyarakat paling bawah. Pemerintah, kata Dudung, berupaya mewujudkan Tanah Papua yang aman, damai dan sejahtera sebagai bagian dari integral dan kemajuan Indonesia.
1. Stabilitas keamanan di Papua jadi landasan utama bagi percepatan pembangunan
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman ketika berkunjung ke Sorong dan Timika, Papua. (Dokumentasi Kemenko Polkam) Lebih lanjut, kata Dudung, agar pembangunan di Papua bisa berlangsung secara stabil, maka dibutuhkan keamanan yang kondusif. Dengan adanya pembangunan diklaim bisa meningkatkan kesejahteraan di Papua. Maka, pemerintah daerah, TNI, kepolisian dan seluruh kementerian terkait harus memperkuat koordinasi, kolaborasi dan sinergi dalam menangani berbagai persoalan di Papua.
"Upaya menjaga keamanan juga harus berjalan beriringan dengan pembangunan yang inklusif, pendekatan humanis serta program kesejahteraan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat paling bawah," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) tersebut.
"Pesan Bapak Presiden bahwa keamanan pasti akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat," imbuhnya.
Maka, pemerintah daerah dan personel keamanan harus berkolaborasi untuk melakukan kegiatan bersama.
2. Penanganan KKB harus tetap mengutamakan keselamatan warga
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman ketika berkunjung ke Sorong dan Timika, Papua. (Dokumentasi Kemenko Polkam) Di forum itu, Dudung juga menggaris bawahi agar penanganan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang mengancam keselamatan masyarakat harus berjalan beriringan dengan pendekatan persuasif dan dialogis untuk membangun kepercayaan, merangkul seluruh elemen masyarakat serta memperkuat persatuan dalam membangun Tanah Papua.
"Bapak Presiden juga berpesan agar tugas terhadap kelompok pengacu keamanan yang selama ini menyakit masyarakat harus dituntaskan. Kemudian, yang kedua lakukan menggunakan pendekatan hati," kata Dudung.
Ia juga mendorong agar aparat keamanan merangkul siapapun termasuk yang merupakan anggota KKB untuk membangun Indonesia. "Mari membangun bersama Tanah Papua agar ke depannya bisa semakin maju dan sukses," tutur dia.
3. 34 anggota KKB sudah kembali menyatakan ikrar setia ke Indonesia
Tim satgas Yonif 9 Marinir terlibat kontak tembak dengan anggota OPM Kodap IV/Sorong Raya di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. (Dokumentasi TNI Habema) Sementara, berdasarkan data yang dimiliki IDN Times, sejauh ini sudah ada 34 anggota KKB yang menyatakan kembali ikrar setianya ke Indonesia. Terbaru terjadi pada Senin lalu yang terdiri dari 11 anggota Kodap IV Sorong Raya.
Rangkaian acara ikrar setia diawali dengan prosesi pelepasan atribut lama kemudian dilanjutkan dengan penyematan atribut Merah Putih sebagai simbol identitas, kebanggaan dan tanda kesetiaan kepada Pemerintah Indonesia. Acara kemudian ditutup dengan penandatanganan naskah ikrar sebagai bentuk komitmen resmi dan tertulis untuk membangun Indonesia.
