AJI dan Aliansi Pers Desak Prabowo Minta Maaf soal Jurnalis Londo Ireng

Nany menilai, pelabelan tersebut merendahkan, mengecilkan, dan mendelegitimasi profesi dan kerja-kerja jurnalis di lapangan. Apalagi istilah tersebut memiliki konotasi yang dianggap berkhianat, membelot, atau lebih membela kepentingan asing dibandingkan bangsanya sendiri.

"Dalam konteks sejarah Indonesia, londo ireng merupakan istilah peyoratif yang digunakan untuk menyebut orang Indonesia yang dianggap berpihak kepada pemerintah kolonial Belanda atau bekerja untuk kepentingan kolonial sehingga dipandang mengkhianati bangsanya sendiri," ucap dia

Bahkan, dalam berbagai daerah, istilah ini juga digunakan secara lebih luas untuk menyebut "antek penjajah", "kolaborator", atau orang yang dianggap lebih membela kepentingan asing, daripada kepentingan nasional.

Nany menegaskan, pernyataan Prabowo berlawanan dengan semangat dan mandat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Harusnya negara berkewajiban menciptakan lingkungan yang memungkinkan pers bekerja secara bebas, aman, profesional dan bertanggung jawab.

Tuduhan terhadap profesi ini juga dinilai tak mendasar dan tidak tepat dilontarkan seorang presiden, karena jurnalis bekerja untuk menyampaikan fakta ke publik, bukan untuk kepentingan asing.

"Jurnalis dan media pers bekerja di bawah naungan undang-undang. Dalam menjalankan kerja jurnalistiknya, awak media juga memiliki rambu-rambu yang diatur dalam kode etik jurnalistik (KEJ)," kata dia.

Pernyataan ini tidak hanya merendahkan profesi jurnalis, tetapi juga berbahaya bagi iklim kebebasan pers dan demokrasi, terutama saat jurnalis dan media yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Alih-alih memperbaiki kebijakan yang dikritik, kata Nany, pemerintah lebih suka menyerang jurnalis. Padahal kritik adalah hal wajar di negara demokrasi, dan jurnalis memang berperan sebagai anjing penjaga serta menjadi corong publik.

"Ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menunjukkan permusuhan pada jurnalis, termasuk ketika Presiden mengusir jurnalis saat ia berpidato. Perlakuan buruk presiden pada jurnalis ini menunjukkan pada dunia internasional kalau Indonesia bukan menjadi negara penjaga demokrasi, tapi negara yang represif terhadap media.

Selain mendesak minta maaf, organisasi pers juga meminta agar Prabowo dan seluruh jajaran pemerintah harus menghentikan pelabelan, stigmatisasi, kriminalisasi, serta narasi negatif terhadap kerja-kerja jurnalis, media, pengamat, dan kelompok masyarakat sipil yang menjalankan fungsi kontrol publik.

Menurut Nany, pemerintah harus menjamin keselamatan jurnalis dan memastikan tidak ada intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap wartawan dan media akibat pemberitaan yang kritis.

"Kami mendesak presiden dan jajarannya menunjukkan kepemimpinan yang demokratis dan menghormati kebebasan pers," imbuh dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung keberadaan kelompok yang disebutnya sebagai 'Londo Ireng'. Menurutnya, kelompok tersebut masih ada hingga kini, tetapi hadir dalam bentuk yang berbeda. Adapun yang dimaksud Londo Ireng adalah orang Indonesia yang berkhianat membelot menjadi tentara Belanda di masa penjajahan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato sambutan peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB, di Jakarta Convention Center (JCC), Gelora, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Juli 2026.

Prabowo awalnya menyinggung sejumlah media yang menurutnya hanya menyoroti kekurangan pemerintah, meski berbagai program pembangunan telah dilakukan. Ia kemudian mengaitkan fenomena tersebut dengan kelompok pribumi yang pada masa lalu dianggap mengabdi kepada kepentingan Belanda.

"Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut Londo Ireng ya. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo Ireng ini sampai sekarang masih ada," kata Prabowo.

Prabowo kemudian menyebut sejumlah profesi dan kelompok yang menurutnya menjadi bentuk baru dari 'Londo Ireng'. Ia menyebut jurnalis, pengamat, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, pengamat, LSM," ujarnya.

Prabowo juga mempertanyakan sumber pendanaan sejumlah LSM. Prabowo meminta masyarakat melihat siapa yang membiayai operasional organisasi tersebut.

"LSM harus kita tanya yang gaji loe siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphone-mu siapa?" katanya.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak antikritik, karena Indonesia merupakan negara demokrasi. Namun, ia meminta masyarakat tidak menganggap pemerintah tidak memahami kritik yang disampaikan.

"Kita negara demokrasi, kita tidak antikritik, tapi kita bukan anak kecil," tegas mantan Danjen Kopassus itu.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti pemberitaan media yang menurutnya hanya menampilkan kekurangan pemerintah. Ia mencontohkan program perbaikan sekolah yang telah dilakukan pemerintah.

Menurut Prabowo, meski pemerintah telah memperbaiki puluhan ribu sekolah, masih ada media yang memilih menampilkan sekolah yang belum mendapatkan perbaikan.

"Ada juga media-media yang walaupun kita sudah perbaiki 67.000 sekolah, dia cari sekolah yang belum diperbaiki, dia foto besar taruh di halaman pertama," ujar Prabowo.

Ia mengaku memahami kritik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, Prabowo menilai, kritik yang diberikan seharusnya tidak bertujuan untuk melemahkan semangat pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.

Prabowo juga menyinggung narasi yang menyebut Indonesia akan mengalami keruntuhan ekonomi atau "collapse". Ia mengatakan narasi tersebut terus muncul dari waktu ke waktu, tetapi hingga kini tidak terbukti.

"Kita paham ada kampanye besar untuk kita goyah. Indonesia akan collapse bulan April akan collapse, eh April lewat nggak collapse. Bulan Mei akan collapse, bulan Mei lewat nggak collapse. Bulan Juni akan collapse, bulan Juli akan collapse, tiap bulan akan collapse," kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo menggunakan analogi pertandingan sepak bola untuk menggambarkan situasi tersebut. Menurutnya, masyarakat seharusnya memberikan dukungan kepada bangsa sendiri ketika Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan. Ia mengibaratkan masyarakat sebagai suporter yang seharusnya memberikan semangat kepada tim yang sedang bertanding, bukan justru menurunkan moral pemain dengan terus memprediksi kekalahan.

"Kalau kita cinta sama satu kesebelasan, umpamanya kesebelasan kita lagi main sepak bola, dia lagi bertarung, dia lagi bertanding di lapangan, kita kan sebagai suporter. Ayo, ayo maju," ujar Prabowo.

Prabowo menilai kritik tetap diperlukan dalam demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak digunakan untuk melemahkan optimisme masyarakat terhadap masa depan Indonesia.