KLHK Diminta Cari Strategi Out of The Box Selesaikan Lahan Kritis
Ilustrasi lahan kritis. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin, meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuat strategi baru dalam menyelesaikan persoalan lahan kritis. Menurut Akmal, lahan kritis di seluruh Indonesia yang perlu direhabilitasi luasnya mencapai 14 juta hektare.
“KLHK perlu menyampaikan strategi out of the box agar kita dapat menyelesaikan persoalan lahan kritis yang luasnya hingga 14 juta hektare. Sehingga banjir dan longsor tidak lagi menjadi berita tahunan kita setiap musim hujan tiba,” ujar Akmal dalam Rapat Kerja dengan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta seperti dikutip laman resmi DPR, Selasa (2/2/2021).
1. Rehabilitasi hutan dan lahan di Indonesia hanya 200 ribu hektare per tahun
Ilustrasi lahan (ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid)Akmal berpendapat, anggaran Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung selalu menjadi yang terbesar pada alokasi anggaran KLHK. Namun, realisasi rehabilitasi hutan dan lahan di Indonesia hanya sekitar 200 ribu hektare per tahun.
Menurutnya, hal itu membuat luas hutan dan lahan yang berhasil di rehabilitasi sangat kecil bila dibandingkan dengan luas lahan kritis yang ada.
“Lebih dari 50 persen daratan Indonesia adalah hutan, yaitu seluas 110 juta hektare. Namun, kurang dari 2 dekade Hutan Indonesia telah mengalami kerusakan hingga 23 juta hektare," kata Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
"Oleh karenanya, DPR bersama pemerintah perlu melakukan langkah strategis untuk melakukan rehabilitasi dan reboisasi hutan dan lahan yang rusak, serta menjaga sekitar 90 juta hektare hutan yang masih tersisa,” lanjut Akmal.
Baca Juga: Konglomerat Tambang Batu Bara di Pusaran Bencana Banjir Kalsel
2. KLHK diminta berikan data lahan kritis, rehabilitasi, dan reboisasi hutan 5 tahun terakhir
Editor’s picks
Menteri LHK, Siti Nurbaya. IDN Times/Teatrika Handiko PutriPada kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI Renny Astuti juga meminta KLHK memberikan data lahan kritis, rehabilitasi, dan reboisasi hutan selama lima tahun terakhir. Ia juga mengusulkan Ketua Komisi IV DPR melakukan kunjungan kerja ke area-area tersebut.
“Karena data yang kami dapatkan banyak menunjukkan tidak ada rehabilitasi sama sekali,” ujar politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
3. Dibandingkan dengan 2019, terjadi penurunan luas areal hutan terbakar pada 2020
ANTARA FOTO/Rony MuharrmanDalam paparannya, Menteri Siti Nurbaya menjelaskan pada periode 1 Januari 2020 hingga 20 Desember 2020, terjadi penurunan luas areal hutan terbakar dibandingkan periode 2019. Penurunan tersebut mencapai 82,01 persen atau turun seluas 1.352.501 hektare.
Penurunan tersebut terjadi di tujuh prrovinsi rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yaitu Provinsi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Baca Juga: KLHK Bantah Rezim Jokowi Obral Izin Tambang
Topik:
Berita Terkini Lainnya
