3 Kandidat Capres Diminta Tak Alergi Angkat Pelanggaran HAM Masa Lalu
Tiga capres yang berlaga di pemilu 2024. (IDN Times/Aditya Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat perdana pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Adapun salah satu materi yang akan diangkat pada debat nanti adalah isu hak asasi manusia (HAM).
Direktur SETARA Institute Halili Hasan berharap masing-masing kandidat calon presiden (capres) tidak alergi untuk menyampaikan gagasannya terkait penyelesaian pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran yang terjadi di masa lalu.
Menurut dia, isu HAM tidak boleh hanya menjadi isu yang bersifat formalitas untuk diangkat pada debat perdana nanti. Halili mengatakan, berdasarkan data situasi HAM terutama hak sipil dan politik mengalami kemunduran jelang satu dekade pemerintah Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
"Maka pendidikan hak asasi manusia bisa dilakukan melalui debat capres itu sehingga harusnya tidak ada istilah alergi terhadap isu hak asasi manusia dalam perdebatan capres," kata Halili Hasan kepada IDN Times saat dihubungi, Selasa (12/12/2023).
Baca Juga: Amnesty Usul Tema Pelanggaran HAM Dibahas dalam Debat Pilpres 2024
1. Panelis diduga akan menghindari untuk angkat pelanggaran HAM masa lalu
Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan. (IDN Times/Amir Faisol)Lebih lanjut, Halili berharap isu-isu pelanggaran HAM masa lalu menjadi satu materi yang menarik yang akan diangkat oleh masing-masing kandidat capres. Namun kata dia semuanya sangat bergantung terhadap para panelis.
Ia menduga para panelis bisa saja menghindari untuk masuk ke pokok pembasahan ini. Ia juga menduga para panelis tidak akan berani untuk mengangkat topik yang dinilai sensitif bagi kandidat tertentu.
Kendati demikian, dia tetap berharap isu pelanggaran HAM masa lalu tetapi diangkat pada debat perdana Pilpres 2024 nanti malam karena itu bagian dari pendidikan HAM.
"Kita berharap bahwa isu pelanggaran HAM masa lalu mestinya bisa masuk karena itu jadi bagian pendidikan HAM bagi publik kita," ucapnya.
2. Isu HAM sangat garing di debat capres sebelumnya
Editor’s picks
Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan. (IDN Times/Amir Faisol)Sebelumnya, Halili menyampaikan, isu HAM selalu garing di setiap debat capres-cawapres. Meskipun tema debatnya adalah hak asasi manusia, tapi dimensinya sangat kurang.
Karena itu, dia berharap ketiga pasangan capres-cawapres harus mampu memberikan gagasan yang serius dalam penyelesaian hak asasi manusia. Dia juga berharap hak asasi manusia dapat dijadikan basis rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh ketiga kandidat.
"Kami ingin kandidat di Pilpres 2024 itu betul-betul memiliki komitmen yang serius untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai basis bagi rencana pembangunan ketiga paslon," katanya.
Baca Juga: Didesak Minta Maaf soal Pelanggaran HAM, Mahfud: Orba Sudah Diturunkan
3. KPU dan panelis harus punya komitmen kuat untuk membahas isu HAM
Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan. (IDN Times/Amir Faisol)Salah satu kunci supaya pembahasan hak asasi manusia tidak garing pada debat capres-cawapres nanti sangat bergantung dengan panelis dan KPU.
Menurut dia, KPU dan panelis yang ditunjuk tidak boleh alergi untuk membenturkan isu HAM di gelanggang politik dan tidak perlu menggap ada kandidat yang akan merasa terpojokkan.
"Nah, ini kan ada alergi karena dianggap satu kandidat. Kemudian, akan terpojokkan atau tersudutkan oleh satu isu hak asasi manusia. Enggak, ini harusnya satu diskusi yang jelas, yang terbuka di ruang publik," kata dia.
Halili lantas mencontohkan terkait mandeknya Rancangan Undang-Undang Anti Penghilangan Paksa. Dia merasa, kenapa RUU ini mandek karena DPR terlalu politis. Pun, dengan pemerintah yang terkesan RUU ini akan mendiskreditkan satu kandidat tertentu meskipun faktanya tidak.
"Jauh sebelum Pilpres ini RUU Anti Penghilangan Paksa itu sudah diinisiasi. Itu seharusnya menjadi bagian dari komitmen, bahwa pemerintah punya perhatian yang serius untuk isu ini," kata dia.
Baca Juga: Ganjar-Mahfud Dinilai Bisa Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Berita Terkini Lainnya
