Depo Pertamina Plumpang Kebakaran, Siapa Salah dan Harus Mengalah?

Kawasan vital dan permukiman hanya dipisahkan dinding

Jakarta, IDN Times - Sedikitnya 19 orang meninggal dunia dalam insiden kebakaran hebat yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang, Jalan Tanah Merah Bawah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Jumat (3/3/2023) malam.

Hingga hari ini, belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang terjadi dalam peristiwa itu. Kapolri Jenderal, Listyo Sigit Prabowo, mengungkapkan peristiwa kebakaran itu terjadi sekitar pukul 20.00 WIB.

Awalnya, di lokasi itu sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Pertamax yang dikirim dari Balongan.

Dari informasi awal yang Sigit terima, saat pengisian dilakukan, terjadi gangguan teknis yang mengakibatkan terjadinya tekanan yang berlebihan.

Setelah itu, terjadilah peristiwa kebakaran. Meski begitu, Sigit menekankan, tim investigasi gabungan masih terus melakukan pendalaman terkait dengan sumber api awal di lokasi kejadian.

Dalam peristiwa itu, sedikitnya 14 orang diperiksa pihak kepolisian untuk menyelidiki kebakaran hebat tersebut yang terdiri operator, sekuriti, supervisor, teknisi dari Pertamina (9 orang) dan sisanya masyaraka.

Baca Juga: Anggota DPR Beberkan Data Lahan Milik Pertamina di Depo Plumpang

1. Depo Pertamina Plumpang berada di dekat permukiman padat penduduk

Depo Pertamina Plumpang Kebakaran, Siapa Salah dan Harus Mengalah?Gang menuju perkampungan warga di dekat Depo Pertamina Plumpang (IDN Times/Amir Faisol)

Depo Pertamina Plumpang berada di dekat kawasan permukiman penduduk dengan jarak terdekat hanya sekitar 5-15 meter. Kebakaran serupa juga pernah terjadi pada Minggu, 18 Januari 2009. 

Saat itu, kebakaran diduga diakibatkan oleh percikan api yang muncul dari gesekan alat pengambil sampel BBM dan slot ukur.

Kebakaran hebat yang terjadi di depo Pertamina Plumpang kali ini telah membuat trauma yang begitu besar bagi masyarakat kampung Tanah Merah Bawah.

Meski begitu, mereka tidak ingin untuk direlokasi keluar dari perkampungan tersebut karena mengaku sudah hidup di lokasi itu selama bertahun-tahun.

Selain itu, mereka juga khawatir jika dipindahkan ke rumah susun (rusun) mereka harus membayar sewa. Sementara, mereka belum memiliki penghasilan yang cukup.

Abdu Syakur, Ketua RW 9 Kelurahan Rawa Badan Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, mengatakan masyarakat ingin kawasan itu menjadi kampung layak huni. Di samping itu, saat ini perkampungan itu secara komunitas sudah terbangun.

“Warga masih betah di sini, alasannya mereka dari dulu, dari orang tua mereka udah turun-temurun,” katanya kepada IDN Times, Senin (6/3/2023).

Syakur mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun sarana umum seperti jalan dan listrik yang dianggarkan melalui APBD 2022 di wilayah tersebut.

Menurut dia, pembangunan sarana dan prasana sudah direncanakan sejak tahun 2020 dan 2021, tetapi tertunda karena adanya pandemik COVID-19.

“Ini APBD sudah masuk, jalan yang kita injak ini, APBD DKI Jakarta tahun 2022. Sebetulnya, 2021 atau 2020 karena terbentur oleh COVID-19 itu tertunda, realisasi 2021-2022,” ucapnya.

Baca Juga: Lagi, 5 Jenazah Korban Kebakaran Pertamina Plumpang Teridentifikasi

2. Jejak warga Tanah Merah secara kependudukan

Depo Pertamina Plumpang Kebakaran, Siapa Salah dan Harus Mengalah?IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Syakur juga merunut sejarah pembentukan adiministrasi kependudukan yang dimiliki oleh warga.

Dia mengatakan, pada tahun 2012 silam, Gubernur DKI Jakarta yang saat itu masih dipimpin oleh Joko “Jokowi” Widodo telah memfasilitasi warga untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sebab, sebelum ada program itu, warga masih menggunakan KTP lama. Bahkan ada sebagian warga yang tidak memiliki KTP.

“Ketika Pak Jokowi menjadi gubernur, Pak Jokowi menepati janjinya melegalkan kami secara administrasi, dibentuk RT dan RW sesuai dengan domisili pada tahun 2012. Artinya apa? Itulah bentuk keberpihakan pemerintah kepada warganya,” ucap dia.

Kemudian, pada era Anies Baswedan, warga juga difasilitasi untuk dibuatkan IMB. Syakur menjelaskan, keberadaan IMB itu sangat bermanfaat bagi masyarakat karena bisa mengakses layanan dasar seperti listrik dan air bersih.

“IMB agar fasilitas-fasilitas negara kita bisa merasakan, seperti air bersih, listrik. Kan syaratnya sekarang harus ada IMB,” ujar dia.

Sebelum ada IMB, kata Syakur, warga terpaksa harus menumpang ke berbagai tempat untuk memenuhi kebutuhan listrik. Bahkan masyarakat secara mandiri mendirikan gardu listrik untuk kebutuhan listrik di kawasan tersebut.

“Listrik itu kan masih jauh. Warga masih numpang, sekarang sudah ada listrik masuk. Warga yang kami imbau pasang meteran listrik, kami juga mengadakan gardu mandiri,” katanya.

Baca Juga: Heru Budi Serahkan Nasib Korban Kebakaran Depo Plumpang ke Pertamina 

3. Depo Pertamina Plumpang bakal direlokasi

Depo Pertamina Plumpang Kebakaran, Siapa Salah dan Harus Mengalah?Menteri BUMN, Erick Thohir (dok. Tim Publikasi Erick Thohir)

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir akhirnya memutuskan untuk merelokasi Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, ke lahan milik Pelindo buntut dari kebakaran tersebut.

Pemindahan itu dilakukan setelah Presiden Joko "Jokowi" Widodo memberi dua opsi untuk relokasi antara depo Pertamina Plumpang atau masyarakat yang berada di kawasan TBBM.

"Kami juga sudah merapatkan bahwa kilang (depo) akan kita pindah ke tanah Pelindo, ya. Kilang akan pindah ke tanah Pelindo," kata Erick Thohir dalam keterangan melalui video, Senin (6/3/2023).

Hanya saja, Erick Thohir tidak menjelaskan secara rinci di mana letak tanah milik Pelindo yang dimaksud sebagai area relokasi TBBM Plumpang.

Erick menjelaskan, sudah dilakukan koordinasi dengan PT Pelindo (Persero). Dipastikan bahwa lahan milik BUMN pelabuhan tersebut siap dibangun pada akhir 2024.

“Pembangunan memerlukan waktu 2 sampai 2,5 tahun. Artinya, masih ada waktu kurang lebih 3,5 tahun," ujarnya.

4. Mendapat dukungan dari Senayan

Depo Pertamina Plumpang Kebakaran, Siapa Salah dan Harus Mengalah?Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Rudi Hartono Bangun (dok. Pribadi)

Rencana itu pun juga mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun, mendukung rencana Erick Thohir merelokasi depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

"Ya selagi lokasinya jauh dari permukiman dan unsur keamanan depo terpenuhi, saya kira setuju dan mendukung," ujar dia.

Kendati demikian, menurut dia, pro-kontra mengenai relokasi depo Pertamina merupakan hal biasa. Sebab, bila yang direlokasi warga, biasanya lebih sulit.

“Jika direlokasi warga, bisa saja, tetapi warga biasa banyak menuntut ganti rugi bangunan dan lain-lain," ucap dia.

Baca Juga: Anggota DPR Dukung Erick Thohir Relokasi Depo Pertamina Plumpang

5. Warga mendesak pemerintah segera relokasi depo Pertamina Plumpang

Depo Pertamina Plumpang Kebakaran, Siapa Salah dan Harus Mengalah?Kebakaran di Depo Pertamina Plumpang (IDN Times/Margith Juita Damanik)

Mengetahui wacana pemindahan itu, Warga Kampung Tanah Merah Bawah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, berharap agar pemerintah tidak lama-lama merelokasi Depo Pertamina Pelumpang.

Sitiha, mengaku trauma dengan kebakaran hebat yang melanda depo tersebut.

Ia juga tidak mau pindah dari tempatnya sekarang, meskipun pemerintah memberikan uang ganti rugi. Sebab, ia sudah tinggal di kampung Tanah Merah Bawah selama 21 tahun, tepatnya sejak 2005.

“Kalau memang Pertamina yang harus pindah, ya jangan lama-lama. Kita juga trauma kan. Kalau ada apa-apa ya trauma,” kata perempuan 45 tahun itu saat ditemui, Selasa (7/3/2023) kemarin.

Baca Juga: Polri Periksa 14 Warga Saksi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Topik:

  • Deti Mega Purnamasari

Berita Terkini Lainnya