Ridwan Kamil: WFH Permanen di Jabodetabek Bisa Berdampak Signifikan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut daerahnya telah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) secara permanen. Menurutnya, kebijakan WFH permanen telah dilakukan dari sebelum ada masalah polusi udara.
Ridwan menyebut, WFH memiliki banyak manfaat, seperti mengurangi pergerakan manusia, mengurangi penggunaan bahan bakar dan dapat menekan polusi.
Karena itu, apabila kebijakan WFH secara permanen ini diterapkan di Jabodetabek maka dapat memberikan dampak signifikan untuk kawasan ini.
“Saya kira sangat positif, sehingga kalapun diterapkan di Jabodetabek juga punya dampak signifikan,” kata Ridwan Kamil saat ditemui di Kemenpora seusai menerima penghargaan, Rabu (23/8/2023).
1. WFH permanen di Jawa Barat tak hilangkan tujuan pemerintahan
Politikus Partai Golkar itu menyatakan kebijakan WFH permanen di Jawa Barat sudah dituangkan melalui peraturan gubernur. Karena itu, Jawa Barat kata dia telah menerapkan WFH meski ada atau tidak ada polusi.
Menurut dia, WFH merupakan hal yang baik dan dapat merupakan adaptasi baru di dunia kerja, khususnya di lingkungan pemerintah.
“Kalau WFH di Jawa Barat sudah dilakukan secara permanen oleh pergub. Ada dan nggak ada polusi kita melihat itu sebuah adaptasi baru,” kata dia.
Menurut Ridwan, meski Pemprov Jabar telah menerapkan kebijakan WFH secara permanen tujuan tata kelola pemerintahan tetap tercapai.
“Tujuan tetap tercapai kita permanenkan dengan kriteria untuk kegiatan yang tidak berinteraksi langsung dengan publik,” kata dia.
Editor’s picks
Baca Juga: Jakarta Tetap Macet Meski ASN WFH, Heru Budi: Jangan Nyalahin Pemda!
2. Sistem ini diterapkan pada seluruh ASN Pemprov Jabar
Diketahui, sejak Juni 2023 lalu, ASN Pemprov Jabar telah bisa bekerja tanpa harus datang ke kantor atau Work From Anywhere (WFA) setelah diresmikan oleh Gubernur Ridwan Kamil.
Ridwan menjelaskan, sistem WFA sendiri pada umumnya diterapkan untuk seluruh ASN. Hanya saja, ada beberapa kontroling yang nantinya akan tetap dilaksanakan dengan maksimal. Apalagi, jika ASN malas maka akan diberikan pembatasan.
"Semua eselon dan hanya diberikan kepada PNS berprestasi. Kalau ada histori PNS nya pemalas, jarang datang, otomatis diberi kemudahan itu. Nanti formatnya ada 3-2, 3 di anywhere, 2 di kantor, ada yang 4-1, ada yang 1-4, tergantung treck record," kata dia.
3. Pemprov Jabar akan terus ikuti perkembangan zaman
Penerapan WFA ini sendiri sudah dilakukan uji cobanya pada beberapa waktu kemarin. Emil mengatakan, saat ini sistem itu sudah diterapkan secara keseluruhan untuk semua OPD yang ada di lingkungan Pemprov Jabar.
"Pemprov Jabar selalu beradaptasi terhadap perkembangan zaman, perkembangan teknologi dengan mengubah tanpa menghilangkan tujuan. Tujuannya tetap sama, pelayanan publik prima, kerja produktif 100 persen," katanya.
Baca Juga: Polusi Udara Jakarta Peringkat Pertama Dunia Meski ASN Pemprov DKI WFH