Humphrey: Politik Uang Tak Hanya Pilkada, Menteri Juga Setor Rp500 M

2. Pilkada melalui DPRD bagai memakai barang busuk dan dapat membuat parpol oligarki hingga menyandera kepala daerah

Humphrey mengatakan pilkada melalui DPRD bagikan barang busuk yang sudah tidak bisa digunakan. Menurut dia, pilkada melalui DPRD sudah pernah berlaku dan terbukti lebih banyak mudarat dari pada manfaatnya.

"Ya pakai barang busuk lagi, bahkan lebih parah. Sebaiknya dibenahi kekurangan yang ada di pilkada langsung," kata dia.

Humphrey menuturkan, pilkada akan semakin parah apabila kembali dipilih anggota DPRD. Pilkada DPRD akan memunculkan sikap oligarki partai politik dan membuat kepala daerah terpilih justru tersandera parpol.

"Kalau pemilihan DPRD itu tertutup semua, akuntabilitas gak ada, parpol jadi oligarki penguasaannya dan membuat tidak dirasakan sama sekali kebaikannya sama masyarakat," kata dia.

3. Politik uang atau mahar untuk menjadi kandidat kepala daerah bukan hal rahasia lagi

Humphrey prihatin dengan parpol yang berada dalam lingkaran transaksi uang ilegal atau politik uang. Transaksi politik uang bukan hanya terjadi saat pilkada langsung, tetapi juga sudah ada pada pilkada melalui DPRD.

"Di parpol langsung atau tidak, muncul dari parpol kan mahar transaksional sudah jadi rahasia umum. Bahkan lebih banyak mahar (ke parpol) dari pada untuk pendekatan ke masyarakat," ujar dia.