TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Kualitas Udara di Riau Kian Memburuk, Ini Penjelasan WALHI

Jutaan masyarakat Riau terpapar udara berbahaya

(Ilustrasi) ANTARA FOTO/Mushaful Imam

Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau, Riko Kurniawan, mengatakan kualitas udara di Provinsi Riau masih memprihatinkan. Walhi menilai kualitas udara di Riau tak banyak berubah sejak Januari 2019.  

Riko mengatakan sampai sekarang pemerintah pusat belum melakukan tindakan berarti. Tindakan penyelamatan baru sebatas intruksi dari Gubernur Riau yang berhubungan dengan pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah.

"Itu kan hanya statemen-statemen saja, jangankan bantuan, nah sekarang mereka itu ngambil tindakan apa?" ujar Riko kepada IDN Times seusai acara konferensi pers "Gambut Membara Lagi, Asap Kembali" oleh WALHI di Jakarta pada, Rabu (11/9).

Baca Juga: Tangani Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK Terus Upayakan 3 Hal Utama Ini

1. Banyak anak terpapar udara buruk, sekolah di Riau diliburkan

ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

Riko menjelaskan sampai saat ini kegiatan belajar mengajar di sekolah di Provinsi Riau masih belum stabil. Hal tersebut berkaitan dengan kualitas udara yang buruk dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Instruksi agar sekolah meliburkan para siswanya diberikan oleh Gubernur Riau, Syamsuar, sejak, Senin (9/9). Instruksi tersebut hanya akan diberikan apabila kualitas udara buruk dan berbahaya.

Riko mengatakan, harus ada jaminan pengganti untuk para siswa yang tidak bisa bersekolah karena buruknya kualitas udara. Sehingga, para siswa tidak kehilangan momen belajar.

"Seperti meliburkan sekolah, apa yang bisa mengganti, apa jaminan pengganti, orang-orang gak bisa sekolah itu apa? Apakah buat PR di rumah? Memandu anak-anak sekolah mandiri supaya tidak ketinggalan pelajaran, kan harusnya itu disiapkan," ujar Riko.

2. Belum ada posko evakuasi semenjak terjadinya Karhutla

ANTARA FOTO/Rony Muharrman

Riko menjelaskan, sampai saat ini belum ada posko evakuasi untuk para korban yang terpapar asap di Riau. Padahal, Riko menjelaskan, semenjak karhutla tahun 2015, pihaknya sudah meminta agar didirikan posko evakuasi.

"Tapikan baru statemen, realitasnya kan di mana posko evakuasi yang layak dan itu ada? Harusnya itu kan dari 2015, kita udah minta itu," Riko menjelaskan.

Menurut Riko, posko-posko evakuasi itu dapat menjadi tempat berlindung masyarakat pada saat terjadi karhutla. "Jika itu pun terjadi lambat, kebakaran itu ada, dan asap akan ada sudah menyiapkan di mana posko-posko evakuasi jika udara memburuk, sekarang kan tidak ada itu," ungkap Riko.

3. WALHI Riau minta KemenPPPA dan Kemenkes ikut memberikan bantuan

ANTARA FOTO/Rony Muharrman

Menurut Riko, seharusnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus ikut andil dalam penyelamatan korban di Riau.

"Ya kementerian pemberdayaan perlindungan anak dan perempuan ikut dong, bagaimana solusinya, sebatas statemen saja," ujar Riko.

Riko mengatakan, Kemenkes harus mengambil langkah serta memberi jaminan kesehatan untuk para korban yang terpapar udara buruk. "Seperti Kemenkes, apakah masyarakat, selama ini kan masih bayar (untuk mendapat penanganan media akibat udara buruk)," ujar Riko.

Riko berpendapatan, pemerintah terlihat tidak memiliki kepedulian kepada masyarakat Riau yang kehidupannya terancam udara buruk. "Jangankan bantuan ya, ngambil tindakan apa untuk penyelamatan, untuk statemen respek terhadap korban pun tidak ada," tutur Riko.

Baca Juga: Kebakaran Hutan di Taman Nasional Gunung Merapi Dapat Diatasi  

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya