Mantan Terpidana Korupsi Agusrin Gagal Jadi Calon Gubernur Bengkulu
Agusrin masih bisa layangkan keberatan dengan keputusan KPU
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu menetapkan mantan terpidana korupsi Agusrin Maryono Najamudin gagal lolos sebagai calon Gubernur Bengkulu dalam Pilkada Serentak 2020.
Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Syaputra menjelaskan, Agusrin tidak memenuhi syarat karena belum selesai lima tahun setelah menjalani masa hukuman usai divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2012 lalu.
Agusrin mendaftar sebagai Bakal Calon Gubernur Bengkulu berpasangan dengan Imron Rosyadi sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur Bengkulu. Mereka diusung oleh tiga partai politik dengan 12 kursi di DPRD Provinsi Bengkulu yaitu Partai Gerindra yang memiliki 6 kursi, PKB memiliki 4 kursi, dan Partai Perindo memiliki 2 kursi.
"Yang dinyatakan tidak memenuhi syarat adalah bakal calon gubernurnya," kata Irwan di kantor KPU Provinsi Bengkulu seperti dikutip dari ANTARA, Rabu (23/9/2020).
Baca Juga: KPU Yalimo Tetapkan 2 Paslon yang Siap Bertarung di Pilkada 2020
1. Keputusan KPU Bengkulu terhadap Agusrin juga hasil penelitian dokumen
Irwan mengatakan, Agusrin tidak memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2d Peraturan KPU (PKPU) nomor 1 tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan wakil wali kota.
Selain itu, Irwan menjelaskan, keputusan tidak meloloskan Agusrin sebagai Calon Gubernur Bengkulu juga didasari atas hasil penelitian dokumen yang diserahkan ke KPU dan hasil klarifikasi terhadap dokumen yang disampaikan.
"Termasuk, melakukan klarifikasi kepada pihak yang berkaitan dengan persoalan hukum yang menjerat Agusrin seperti Kementerian Hukum dan Ham dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin tempat Agusrin menjalani masa hukumannya," katanya.
Editor’s picks
Baca Juga: Prof Azyumardi Pilih Golput Jika Pemerintah Kekeh Gelar Pilkada 2020