Pesawat Tempur Super Tucano Jatuh di Jatim, DPR: Ada SOP Dilanggar
Ada prosedur yang harus dievaluasi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus merespons jatuhnya pesawat tempur milik TNI AU, Super Tucano di Pasuruan, Jawa Timur.
Menurut dia, insiden ini menandakan ada prosedur yang harus dievaluasi. Hal itu dibuktikan adanya satu fakta terakhir bahwa terjadi pencopotan jabatan Danlanud (komandan lapangan udara) Abdulrachman Saleh, Malang.
“Dengan fakta tersebut berarti ada SOP (standard operational procedure) yang dilanggar, yakni kenapa ada seorang kolonel administrasi (Kol.adm) ikut penerbangan?” kata Lodewijk kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).
Menurut dia, seharusnya seorang Kolonel Administrasi tidak boleh ada dalam penerbangan latihan tersebut.
“Seharusnya, (kolonel) administrasi tidak boleh ada dalam penerbangan latihan tersebut, kalau memang itu dikatakan sebagai latihan,” ungkap Lodewijk.
Baca Juga: TNI AU Larang Sementara Super Tucano Mengudara Usai Insiden Pasuruan
1. Prajurit TNI AU harus profesional
Lebih lanjut Lodewijk menegaskan, sejatinya alutsista tersebut bisa dipergunakan secara profesional dan proporsional.
Dengan begitu, uang rakyat yang digunakan untuk membeli alutsista benar-benar dioptimalkan penggunaannya.
“Artinya, seorang prajurit TNI AU harus profesional dan proporsional menggunakan alutsista yang diperuntukkan untuknya. Tentu hal itu tidak terbatas pada TNI AU saja, tapi juga berlaku untuk TNI AD dan TNI AL,” kata dia.
Baca Juga: Usai 2 Super Tucano Jatuh, Panglima TNI Bakal Evaluasi Alutsista