Protes Keras Pelanggaran ZEE di Natuna, Kemenlu Panggil Dubes Tiongkok

2. Tiongkok harus menghormati ZEE Indonesia

Kemenlu menegaskan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia ditetapkan berdasarkan UNCLOS. "RRT sebagai pihak pada UNCLOS, harus menghormatinya."

Kemenlu juga menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak memiliki overlapping jurisdiction dgn RRT.

"Indonesia tidak akan pernah mengakui 9 dash-line RRT karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan melalui Ruling Tribunal UNCLOS tahun 2016."

3. Bakamla melaporkan kasus ini kepada Menkopolhukam

Kemenlu pun menyatakan akan terus lakukan koordinasi erat dengan TNI, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) guna memastikan tegaknya hukum di ZEEI.

Sementara itu, Bakamla mengaku telah berkoordinasi lintas kementerian terkait masuknya kapal-kapal asing pencari ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

"Ini sudah kami koordinasikan kepada Kemenko Polhukam, Kementerian Luar Negeri. Kami laporkan, sudah sampai ke Presiden," kata Kepala Bakamla Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman, di Jakarta, Senin (30/12).

Dia pun mengaku sudah melaporkan hal itu kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, termasuk soal tindakan yang sudah dilakukan, yakni pengusiran terhadap kapal nelayan asing.

"Beliau berkunjung ke sini, tentunya saya sebagai anak buahnya langsung harus memberikan laporan 'command'. Nah, salah satunya isu terkini tadi," katanya.