Jokowi Terbitkan Perpres Supervisi, Begini Respons KPK

2. KPK berwenang melakukan pengawasan

Pasal 5 menyatakan, supervisi dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan, penelitian, atau penelaahan. Pasal 6 ayat (1) menjelaskan, pengawasan berupa kegiatan untuk mengawasi proses penanganan perkara tindak pidana korupsi, yang sedang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 6 ayat (2) berbunyi, dalam melakukan pengawasan, KPK berwenang melakukan tiga hal ini.

1. Meminta kronologis penanganan perkara tindak pidana korupsi
2. Meminta laporan perkembangan penanganan tindak pidana korupsi, baik secara periodik maupun sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan
3. Melakukan gelar perkara bersama terkait dengan perkembangan penanganan tindak pidana korupsi di tempat instansi yang menangani perkara tersebut atau tempat lain yang disepakati

Pasal 6 ayat (3) menyatakan, KPK kemudian menuangkan hasil gelar perkara bersama dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara bersama.

Pasal 6 ayat (4) menjelaskan, jika gelar perkara bersama terdapat kendala, KPK harus memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan apabila diminta instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 6 ayat (5) menyatakan, jika pengawasan sudah selesai dilaksanakan, KPK harus menyampaikan hasil pengawasan dan rekomendasinya kepada Polri dan Kejaksaan.

3. Aturan mengenai penelitian dan penelaahan

Terkait penelitian, dalam Pasal 7 ayat (1) menjelaskan, penelitian adalah kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis dan penyajian data atau informasi, yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi oleh instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 7 ayat (2) menyatakan, dalam melakukan penelitian, KPK berwenang melakukan empat hal ini.

1. Meneliti pelaksanaan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5)
2. Memberikan arahan dalam pelaksanaan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5)
3. Melakukan rapat mengenai perkembangan penanganan perkara bersama perwakilan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau
   perwakilan dari Kejaksaan Republik Indonesia dengan hasil berupa kesimpulan dan rekomendasi
4. Melakukan gelar perkara bersama terkait dengan perkembangan penanganan perkara tindak pidana
   korupsi

Dalam Pasal 7 ayat (3) dijelaskan, KPK kemudian menuangkan hasil gelar perkara bersama dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara bersama. Pasal 7 ayat (4) menyatakan, jika ada kendala dalam menyimpulkan gelar perkara bersama, KPK harus memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan apabila diminta instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (5) menyatakan, jika penelitian sudah diselesaikan, KPK menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasinya kepada Polri dan Kejaksaan.

Pasal 8 ayat (1) menjelaskan, penelaahan merupakan kegiatan menelaah hasil pengawasan dan penelitian untuk menentukan saran dan rekomendasi, serta pengambilan keputusan yang harus dilaksanakan dalam rangka menuntaskan perkara korupsi.

Untuk melakukan penelaahan, KPK berwenang melakukan dua hal ini.

1. Menelaah pelaksanaan hasil penelitian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5)
2. Melakukan gelar perkara terhadap hasil pengawasan dan laporan hasil penelitian di instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang di supervisi

Pasal 8 ayat (3) menyatakan, KPK kemudian menuangkan hasil gelar dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara bersama. Jika dalam menyimpulkan gelar perkara mengalami kendala, Pasal 8 ayat (4) menyatakan KPK harus memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan apabila diminta instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana Korupsi

Kemudian Pasal 8 ayat (5) menyatakan, jika penelaahan sudah selesai dilaksanakan, KPK menyampaikan hasil penelaahan dan rekomendasinya kepada Polri dan Kejaksaan.