KPK Disebut Tak Perlu Ambil Alih Kasus Joko Tjandra, Kenapa?

2. Penanganan kasus Joko Tjandra dinilai ada kemajuan

Hal yang sama juga diungkapkan pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad. Dia tidak setuju dengan pandangan beberapa pihak yang menyarankan KPK mengambil alih penanganan kasus Joko Tjandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

"Kasus Joko Tjandra telah ditangani Kejagung dan perkara Pinangki sudah dilimpahkan ke pengadilan. Artinya, ada kemajuan penanganannya. Sehingga, tidak perlu diambil alih KPK," kata Suparji.

Suparji mengingatkan, terdapat imbas negatif ketika penanganan kasus Joko Tjandra diambil alih KPK. Salah satunya, terjadi konflik antar-penegak hukum.

"Ya, (penanganan kasus) dapat jadi lambat karena mulai penyidikan lagi. Selain itu juga bisa menimbulkan konflik antar-penegak hukum," ucap Suparji.