TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Laporkan Suharso soal Sewa Jet Pribadi, Kader PPP Ini Diperiksa KPK

KPK masih mendalami apakah ada indikasi korupsi

IDN Times/Reynaldy Wiranata

Jakarta, IDN Times - Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nizar Dahlan mengatakan, hari ini dia diundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

Panggilan ini buntut dari Nizar yang sebelumnya melaporkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, terkait dugaan gratifikasi.

"Ikhtiar saya untuk memerangi korupsi juga dalam rangka menyelamatkan PPP sebagai partai warisan Ulama dari perilaku koruptif pimpinannya selama ini, yang telah mengarah kepada kehancuran Partai Umat ini," ujar Nizar dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/11/2020).

Baca Juga: Suharso Dilaporkan ke KPK soal Jet Pribadi, PPP: Itu Mengada-Ngada

1. KPK masih mendalami apakah ada indikasi korupsi

Plt Jubir Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri (Dok. Humas KPK)

Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan, pihaknya meminta Nizar untuk menjelaskan perihal laporannya. KPK masih menelaah laporan tersebut.

"KPK memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaahan terhadap laporan tersebut, untuk mendalami lebih lanjut apakah masuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK," ujar dia.

2. PPP sebut laporan Nizar mengada-ngada

IDN Times/Margith Juita Damanik

Suharso yang merupakan Plt Ketua PPP dilaporkan Nizar terkait dugaan gratifikasi berupa bantuan carter pesawat jet pribadi dalam kegiatan kunjungan ke Medan, Aceh, Jambi, dan Surabaya. Menurut Sekjen PPP Arsul Sani, Nizar tidak paham tentang ketentuan gratifikasi.

"Laporan gratifikasi yang dilakukan saudara Nizar Dahlan itu mengada-ngada, dan menunjukkan yang bersangkutan tidak paham tentang ketentuan gratifikasi yang patut dilaporkan kepada KPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)," kata Arsul saat dikonfirmasi, Jumat, 6 November 2020.

Arsul menjelaskan, pesawat yang ditumpangi Suharso itu tidak ada hubungannya dengan jabatannya sebagai menteri atau anggota DPR. "Kedua bahwa kami menumpang pesawat tersebut sebagai pengurus partai, bukan sebagai penyelenggara negara," ucap Arsul, yang juga turut mendampingi Suharso saat perjalanan.

Baca Juga: Kader PPP Laporkan Suharso Monoarfa ke KPK Atas Dugaan Gratifikasi

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya