Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Seorang warga negara asal Selandia Baru bernama Mahmood Abo Annaser ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penipuan dan pungutan liar (pungli). Kasus ini terkait perpanjangan akreditasi sertifikasi halal MUI yang bermarkas di Jerman.
Ia diduga menipu warga negara asing (WNA) asal Jerman bernama Mahmoud Tatari, yang merupakan Direktur Halal Control GmbH. Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra, mengatakan pihaknya telah melayangkan surat panggilan kepada Annaser terkait hal itu.
"Bareskrim berkoordinasi dengan Hubinter (Hubungan Internasional) Polri untuk terus meng-update respons terhadap panggilan itu," katanya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (29/11).
Baca Juga: Jadi Staf Khusus Wapres Ma’ruf Amin, Siapa Lukmanul Hakim?
1. Polri belum perlu mengeluarkan red notice
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra (IDN Times/Axel Jo Harianja) Asep melanjutkan, saat ini polisi belum perlu mengeluarkan red notice kepada Annaser karena masih dalam proses mengirimkan surat panggilan. "Karena surat panggilan ini ada panggilan satu, kemudian nanti kalau tidak hadir akan dilanjutkan panggilan yang kedua," kata Asep.
"Setelah, itu akan dilakukan gelar perkara. Yang salah satunya adalah nanti diputuskan perlu tidaknya penerbitan red notice itu," sambungnya.
2. Apa itu red notice?
Sekjen Interpol, Jürgen Stock, berpidato dalam sebuah konferensi tahunan tentang penegakan hukum pada 9 April 2019. instagram.com/interpol_hq Pada umumnya, orang mengira red notice adalah surat penangkapan karena subjek tertentu yang masuk DPO suatu negara, sedang berada di luar negeri. International Criminal Police Organization (Interpol) mengeluarkan dan menyebarluaskan red notice kepada seluruh otoritas terkait, di masing-masing negara anggota.
Sesungguhnya, red notice merupakan sebuah permintaan dari negara anggota kepada lembaga penegak hukum di negara lain, untuk membantu menemukan subjek yang dimaksud, menangkap hingga mengekstradisi orang tersebut.
Hingga kini, ada sekitar 58.000 red notice yang sah. Namun, hanya sekitar 7.000 di antaranya saja yang dipublikasikan di situs resmi Interpol.
3. Penerbitan red notice harus sesuai peraturan Interpol
Alamat situs Interpol seperti tampak dalam sebuah layar. instagram.com/interpol_hq Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Di situs resminya, Interpol menegaskan tidak bisa memaksa otoritas penegak hukum di masing-masing negara anggota untuk menangkap seseorang yang menjadi subjek red notice. Sebab, setiap negara berhak menentukan apakah red notice itu memiliki muatan hukum dan perlukah penegak hukum mereka menangkap seseorang.
Baca Juga: Jadi Stafsus Wapres, Lukmanul Hakim Diduga Terjerat Kasus Pemerasan WN
4. Nama Lukmanul Hakim dicatut dalam kasus ini
(Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan, Lukmanul Hakim) Dok. mui.or.id Kasus ini berawal pada 2016, ketika Halal Control Jerman ingin mengurus kembali surat pengakuan dari MUI, terkait sertifikasi halal. Tetapi, hasil audit dan persetujuan perpanjangan sertifikasi halal dari LPPOM MUI tak kunjung diteken.
Tatari kala itu diminta uang 50 ribu Euro atau setara Rp780 juta, terkait perpanjangan akreditasi sertifikasi halal MUI. Permintaan uang itu dilakukan Mahmood Abo Annaser yang menjadi menjadi pihak ketiga dalam kasus itu.
Warga berkebangsaan Selandia Baru itu ditetapkan sebagai tersangka pada 11 September 2019. Keberadaan Annaser saat ini belum diketahui. Kasus penipuan ini pun diduga diatur oleh Lukmanul.
"Jadi, salah satu penyidik dari Bareskrim telah dipelajari memang namanya (Lukmanul) dicatut dalam aksinya (Annaser)," kata Asep.
"Penanganan perkara ini tetap akan diteruskan dengan tersangka inisial MAN," kata Asep lagi.
Baca Juga: Polri: Stafsus Wapres Lukmanul Hakim Tak Terbukti Terlibat Penipuan
