Mahasiswa dan DPRD Tulungagung akan Ajukan Judicial Review Omnibus Law

2. Sepakat ajukan judicial review, tapi masih bingung sama draf yang asli

Dalam audiensi ini, pihak DPRD dan mahasiswa sepakat menolak Omnibus Law. Mereka juga sepakat untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Namun, mereka sendiri masih bingung dengan draf undang undang tersebut.

Selama ini terdapat tiga jenis draf yang beredar di internet. Ketiganya mempunyai tebal yang berbeda. "Bagaimana kami mau mengajukan judicial review jika drafnya nya yang resmi tidak ada. Ini kami meminta bantuan DPRD untuk mendapatkan draf tersebut," tutur Bagus.

3. DPRD belum mendapatkan salinan draf

Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono juga mengaku belum mendapatkan salinan draf final Omnibus Law. Bahkan, dalam rapat koordinasi online bersama Ketua DPRD se-Indonesia, mereka juga belum mempunyai draf tersebut. 

"Kami menunggu draf terlebih dahulu, setelah itu kami bahas lagi pasal mana yang merugikan masyarakat," ucapnya. 

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim menegaskan bahwa DPRD juga setuju dan akan mengajukan judicial review. Walaupun dia sendiri belum menerima draf final Omnibus Law. Dari hasil kajian yang dilakukan beberapa pihak, politikus PKB tersebut meyakini jika terdapat beberapa pasal yang memang harus dikaji lebih mendalam.

"Kami akan pelajari lagi setelah menerima draf asli. Ada beberapa pasal yang memang dirasa memberatkan warga," tuturnya.