TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Wali Kota Depok Telusuri Dugaan Pungli di Sekolah Negeri

Pemkot Depok berkoordinasi dengan Pemprov Jabar

ilustrasi memberi dan menerima uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Depok, IDN Times - Pemerintah Kota Depok menelusuri dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah menengah pertama (SMP) negeri dan sekolah menengah atas (SMA) negeri di wilayah itu.

Wali Kota Depok Mohamad Idris mengatakan, pemkot telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendalami dugaan pungli di SMA negeri. 

“Dugaan komite sekolah yang melakuķan hal seperti ini, memang harus diperhatikan dari kemampuan siswa-siswinya,” ujar Idris kepada IDNTimes, Rabu (20/9/2023).

Baca Juga: PDI Perjuangan Kota Depok Wacanakan Duet Kaesang dan Sekda Depok

Baca Juga: Begini Modus TNI Gadungan di Depok Tipu Mantan Camat

1. Tak ada pungli di SD dan SMP

Wali Kota Depok, Mohammad Idris saat mengikuti kegiatan Lebaran Depok di Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. (IDNTimes/Dicky)

Idris menuturkan, telah melakukan klarifikasi ke SD dan SMP yang diduga terdapat pungli. SD dan SMP yang berada di bawah naungan Pemkot Depok telah memberikan klarifikasi.

“Terutama SD dan SMP yang menjadi kewenangan kami, mereka bilang, tidak seperti itu kok Pak wali. Kami sudah clear soal ini,” tutur Idris.

Sementara itu, Idris menyebut, dugaan pungli di SMA menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Jawa Barat. Pemkot Depok telah menyurati Pemprov Jabar terkait dugaan itu.

“Suratnya sudah dikirim tetapi saya belum tahu responsnya karena kemarin ada pergantian Gubernur. Pelaksana tugas gubernur ini saya belum komunikasi lagi,” ucap Idris.

Baca Juga: DPRD Kota Depok Terima Laporan Dugaan Pungli di SMA Negeri Favorit

2. Siswa tidak mampu diberikan bantuan sebesar Rp2 juta

Wali Kota Depok, Mohammad Idris menunjukan kartu KDS yang menjadi salah satu janji politik saat pencalonan Wali Kota Depok. (Istimewa)

Idris menambahkan, Pemerintah Kota Depok telah berusaha mengurangi beban siswa tak mampu dengan memberikan bantuan biaya pendidikan senilai Rp2 juta kepada siwa SMP dan SMA. Pembiayaan itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan sekolah. 

“Siswa SMP dan SMA yang tidak mampu kita berikan Rp2 juta per orang,” terang Idris.

Idris menjelaskan, pembiayaan pendidikan siswa kurang mampu diberikan langsung ke rekening siswa. Bantuan itu berasal dari APBD Kota Depok.

“Kita kunci ATM-nya hanya untuk pembiayaan sekolah. Sistemnya seperti itu sudah kita buat,” jelas Idris.

Baca Juga: Polisi Ungkap Pencurian Listrik untuk Penambangan Crypto di Depok

3. Wali Kota minta tidak menggeneralisasi sekolah melakukan pungli

Ilustrasi Sekolah. IDN Times/Galih Persiana

Idris mengajak seluruh pihak mengklarifikasi dugaan pungli kepada pihak sekolah. Menurutnya, pungutan di sekolah bisa saja terjadi setelah adanya kesepakatan antara orangtua murid dan pihak sekolah, seperti biaya karyawisata.

“Tolong nanti istilahnya diklarifikasi, mungkin saja ada kesepakatan dari orang tua murid untuk melakukan wisata ke mana gitu, kan bisa saja seperti itu,” kata Idris.

Idris meminta masyarakat tak menggeneralisasi setiap biaya tambahan sebagai pugli. Idris meyakini, kepala sekolah dan guru tidak melakukan pungli kepada siswa.

“Kasihan sekolah-sekolah itu, guru-gurunya terutama. Tega-teganya kepala sekolah atau guru melakukan pungli. Jadi harus diklarifikasi uang ini apa sih dan urgensinya apa sih,” tutup Idris.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya