Jalan Berbayar Tuai Polemik, Heru Persilakan Masyarakat Berpendapat
Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan ERP di 25 jalan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengakui, bahwa rencana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik di DKI Jakarta menuai polemik.
Heru mengungkapkan saat ini regulasi ERP masih dalam proses, sehingga dia mempersilakan warga untuk memberikan pendapat.
"Sekali lagi ya ERP dalam proses, silahkan aja masyarakat yang memang memberikan pendapat supaya dikaji juga oleh eksekutif dan legislatif, kan masih lama (penerapan)," ujar Heru di Jakarta Timur, Selasa (24/1/2023).
Baca Juga: Tolak Jalan Berbayar, Nasdem: Jalan Ini Dibangun dari Pajak Rakyat
Baca Juga: Tarif Jalan Berbayar di Jakarta Idealnya di Atas Rp20 Ribu
1. Penerapan jalan berbayar dilakukan bertahap
Heru menegaskan penerapan jalan berbayar nantinya bertahap seiring meningkatnya layanan transportasi umum di Jakarta.
"Tidak sporadis sekaligus di 25 titik, kalau sudah terlayani MRT, Transjakarta dengan baik, dan aturan sudah ada, nanti kita petakan," imbuhnya.
Baca Juga: Ojol Tolak Jalan Berbayar di Jakarta, Ancam Geruduk Kemenhub