RUU PKS Memihak Korban Pelecehan Seksual, Tapi Tak Kunjung Disahkan

2. Prioritaskan pemulihan korban

Lalu, keunggulan RUU PKS juga memprioritaskan pemulihan korban. Sehingga, aparat penegak hukum tidak boleh memaksa korban yang masih alami trauma untuk menjalani proses BAP.

"Jadi RUU PKS memfokuskan pemulihan korban, itu yang jadi prioritas, aparat tidak boleh memaksa korban jika masih alami trauma," ujarnya.

3. Korban dilarang dikriminalisasi

Kalis menambahkan RUU PKS juga melarang korban menjadi terdakwa atau tersangka dalam kasus yang dialami. "Larangan mengkriminalkan korban, dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, korban tidak dapat dijadikan sebagai tersangka atau terdakwa atas perkara," katanya.

RUU PKS juga mengatur bentuk pencegahan kekerasan seksual berbagai sektor yakni infrastruktur, pelayanan dan tata kota, pendidikan, tata kelola kelembagaan, ekonomi dan sosial budaya.

"Memastikan bentuk pencegahan kekerasan seksual berulang. Secara infrastruktur, jadi di tempat kerja struktur bangunan seperti apa fasilitasnya. Tata kelola kelembagaan pemerintah harus bikin SOP penanganan kasus pelecehan seksual," ujar Kalis.