Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperbarui dan memperbaiki distribusi peta rawan bencana serta informasi cuaca, khususnya untuk kepentingan petani, nelayan, maupun kepentingan aspek mitigasi kebencanaan nasional.
Pesan itu disampaikan Megawati dalam acara Pembukaan Bersama Sekolah Lapang BMKG Tahun 2020 yang dilaksanakan secara daring, di Jakarta, Senin (14/9/2020). Megawati diwakili Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.
Baca Juga: Tewaskan 51 Orang, Banjir Bulan Juli Jadi Bencana Paling Mematikan
1. Megawati sebut BMKG punya peran penting untuk informasi cuaca ke nelayan dan petani
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri memberikan arahan kepada calon kepala daerah yang diusung PDIP (Dok. PDI Perjuangan) Dalam pengarahan Megawati yang disampaikan Hasto, Indonesia memiliki potensi bencana besar. Pada 2019, terjadi 11.500 gempa dengan berbagai magnitudo serta aspek loncatan curah hujan ekstrem. Hal ini bisa terjadi karena kerusakan lingkungan masif, dipicu pembangunan yang tak memperhatikan keseimbangan alam.
"Ibu Megawati selalu mengingatkan soal pentingnya BMKG dan seluruh informasi yang diberikan, bagaimana BMKG mampu memberikan informasi dengan aplikasi iptek yang dapat memberikan prakiraan cuaca secara dini, yang berkaitan dengan keberhasilan masa tanam, keselamatan nelayan, hingga edukasinya," kata Hasto melalui keterangan tertulisnya, Senin (14/9/2020).
2. Megawati minta BMKG terus perbarui peta daerah rawan bencana
Petugas BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas memantau ketinggian ombak di Laut Jawa. Fariz Fardianto/IDN Times Oleh sebab itu, kata Hasto, Megawati mengharapkan BMKG terus mengeluarkan peta daerah rawan bencana. Baik itu bencana tanah longsor, prakiraan cuaca terkait hujan ekstrem, kapan petani baik untuk menanam, hingga kapan nelayan bisa melaut dengan aman.
"Dan kami harap BMKG bisa mengerjakan kerja sama penelitian cuaca bersama perguruan tinggi, sehingga penerapan teknologi modern untuk kepentingan petani nelayan dapat ditingkatkan," ujar dia.
3. Peta rawan bencana juga bisa dimanfaatkan kepala daerah dalam membuat tata kota wilayahnya
Petugas BMKG. Fariz Fardianto/IDN Times Tak hanya itu, Megawati juga berpesan soal kebakaran hutan, di mana BMKG perlu memperkuat informasi potensi titik api dan memetakan daerah rawan likuefaksi, demi mencegah bencana seperti yang pernah terjadi di Kota Palu.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Sebab bagi PDIP, peta bencana dari BMKG sangat dibutuhkan para kepala daerah dalam menjabarkan peta ruang dan tata kota. PDIP memastikan semua kepala daerah dari partainya untuk selalu membasiskan tata kota wilayahnya, berdasarkan pengetahuan di peta rawan bencana dari BMKG.
"Seluruh peta bencana BMKG akan dijabarkan dalam peta ruang, arsitektur, dalam sistem desain rumah tahan gempa misalnya, sistem tata kota, sistem irigasi, perencanaan yang semesta sehingga kita sebagai bangsa sadar persoalan iklim dan bencana," tutur Megawati.
4. Kepala BMKG sebut kerawanan bencana di Indonesia meningkat setiap tahunnya
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati (IDN Times/Irfan Fathurohman) Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan kerawanan bencana di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data suhu udara dan intensitas hujan yang dikumpulkan sejak 90-an, menunjukkan adanya tren signifikan peningkatan suhu udara yang mencapai di atas 1 derajat celcius. Bahkan di beberapa wilayah Indonesia, sudah mencapai lebih dari 1,2 derajat celcius.
Sejak 1.900, kata dia, tercatat juga tren peningkatan curah hujan. Sebelum 1950, loncatan tersebut terjadi rata-rata 10-20 tahun sekali. Tapi sejak 1970, intensitas hujan dalam waktu satu atau dua hari mencapai sampai lebih dari 400 mm, seperti yang terjadi pada Januari 2020.
"Oleh karenanya kalau lihat grafik ini, betapa lebih seringnya hujan ekstrem di 30 tahun terakhir yang mengancam kegiatan pertanian, pelayaran, dan keselamatan masyarakat," kata Dwikorita.
Baca Juga: Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Mulai Bahas RUU Penanggulangan Bencana
