Dukung Sri Mulyani, PSI ke Anies: Bukan Waktunya Lempar Tanggung Jawab
PSBB di Jakarta dinilai tidak terencana dengan baik
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta ikut buka suara, terkait pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut Pemprov DKI Jakarta meminta bantuan pemerintah pusat untuk menalangi dana bantuan sosial (bansos), lantaran tidak memiliki anggaran untuk memberikan bansos kepada warga terdampak pandemik virus corona atau COVID-19.
Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Eneng Maliasari dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/5). Di menilai, Jakarta yang mengajukan pertama kali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) justru tidak memiliki perencanaan yang baik.
Baca Juga: Bela Anies Baswedan, PAN Sayangkan Pernyataan Menkeu Sri Mulyani
1. PSBB di Jakarta dinilai tidak terencana dengan baik
Eneng mengatakan, Pemprov DKI memperkirakan realisasi APBD 2020 hanya Rp47 triliun dari rencana Rp88 triliun. Berdasarkan situs dashboard-bpkd.jakarta.go.id, realisasi pendapatan saat ini Rp15,4 triliun.
Sementara, sesuai Pergub No 28/2020, Pemprov DKI menambah anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp844 miliar. Di dalamnya terdapat alokasi bansos untuk empat tahap pembagian dengan nilai total Rp747 miliar.
“Jakarta yang paling pertama mengajukan PSBB, terkesan heroik, tapi tidak terencana dengan baik. Pengalihan dana bansos ini menunjukkan kebijakan PSBB di Jakarta tambal sulam. Anggaran bansos tahap satu sekitar Rp187 miliar, masih tersisa dana Rp560 miliar untuk tiga kali pembagian bansos berikutnya. Pertanyaannya, jika tidak digunakan untuk bansos, ke mana uang tersebut?” kata dia.
Baca Juga: Data Bansos Kacau, Menko PMK Muhadjir Effendy Tegur Anies Baswedan