Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Ide Gubernur Anies Baswedan menggelar balap Formula E pada masa pandemik COVID-19 memecah DPRD DKI Jakarta menjadi kelompok pro dan kontra. Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kekeh tak setuju dengan rencana ajang balap mobil listrik itu dan mengajukan hak interpelasi, sementara fraksi lainya sejauh ini menolak interpelasi.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI, Manuara Siahaan, menjelaskan ada sejumlah hal yang memicu partainya mengajukan hak jawab kepada Anies. Antara lain adalah ketidakpuasan fraksinya terhadap penjelasan anak buah Anies serta tidak setuju ajang balap ini digelar pada masa pandemik COVID-19
"Sifat daripada perhelatan ini adalah sportainment. Dalam kondisi sekarang di mana kondisi anggaran DKI sangat terpuruk dan banyaknya dampak COVID-19 yang membuat rakyat Jakarta menderita mengapa alokasi anggaran sebesar itu justru digunakan kepada anggaran yang bersifat sportainment?" ujar Manuara dalam webinar Jakarta Maju Bersama, Rabu (1/9/2021).
Baca Juga: Debat Fraksi PSI vs Gerindra soal Polemik Interpelasi Formula E Anies
1. PDIP menilai Formula E tidak menyangkut hidup orang banyak
Menurut Manuara, Formula E tidak menyangkut hidup dan dapat dinikmati oleh banyak masyarakat. Ia menilai sifat penyelenggaraan Formula E bukan pemenuhan dasar warga Jakarta.
"Jadi kami lihat peletakan isu jadi isu prioritas tidak tepat secara undang-undang. Perlu kita tanya apa dasarnya pembuat kebijakan menjadikan ini isu prioritas," ujarnya.
2. Fraksi PSI ingin beri panggung Anies untuk menjelaskan Formula E ke publik
Anggara Wicitra (belakang) dan Anthony Winza Probowo (depan) PSI (IDN Times/Gregorius Aryodamar P) Sementara itu, anggota Fraksi PSI di DPRD DKI Anggara Wicitra mengatakan ada sejumlah hal yang membuat pihaknya tak setuju Formula E dan mengajukan hak interpelasi. Pemicunya adalah biaya komitmen senilai Rp360 miliar yang harus dibayarkan selama lima tahun ke depan yang semua bersumber dari APDB DKI Jakarta.
Anggara mengatakan PSI sudah konsisten mempertanyakan kepada Anies mengenai balap wacana Formula E sejak 2019, tapi tak ditanggapi. Oleh karena itu, ditambah adanya potensi kerugian, PSI mengajukan hak jawab kepada Anies.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
"Kita berikan panggung seluas-luasnya kepada pak gubernur untuk jelaskan permaslaahan ini karena ini menyangkut uang APBD, uang rakyat. Jadi misalnya Formula E pembiayaannya digunakan swasta kami rasa tidak masalah, tapi ini menyangkut APBD terlebih lagi di pandemi, di mana kondisi ekonomi rumit dan beri dampak sosial ekonomi kepada warga," kata Anggara dalam webinar yang sama.
"Saya rasa dengan kita gunakan hak interpelasi harusnya kita bisa mendapatkan jawaban dan pak gubernur bisa berikan keterangan selengkap-lengkapnya," imbuhnya.
3. Fraksi PAN yakin Formula E punya nilai positif
Berbeda dengan PSI dan PDI Perjuangan, anggota Fraksi PAN di DPRD DKI Farazandy Fidinansyah menilai gelaran Formula E di tengah pandemik COVID-19 bisa berdampak positif. Ia meyakini ajang balap ini mampu mendongkrak perekonomian Ibu Kota.
"Di tahun 98 Indonesia ada krisis moneter, kita masih punya tulang punggung UMKM. Di masa pandemik ini multidimensi dampaknya dan kita butuh sebuah gebrakan kegiatan yang bisa cukup mengebrak untuk bangkitkan roda ekonomi. Bisa dari sisi exposure internasional maupun pergerakan eknomi mikro," ujar Farazandy.
"Perlu teknis dibahas pemerintah DKI gimana roda ekonomi UMKM mikro bisa digerakkan dengan kesempatan ajang Formula E. Menurut saya ini perdebatan cukup berimbang. Satu dari sisi administrasi, kedua sisi potensi. Menurut saya opportunity ini perlu kita gali bersama dan kita yakini punya optimisme bahwa yang dilakukan ini bisa beri dampak lebih besar lagi," ujarnya.
Baca Juga: PSI Pastikan Hak Interpelasi soal Formula E Bukan Buat Jatuhkan Anies
