TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Gugat Jokowi hingga Firli Cs ke PTUN, Novel Baswedan: Ini Penting!

Novel tuding TWK adalah cara menyingkirkan orang baik di KPK

Novel Baswedan (IDN Times/Aryodamar)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo, kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, hingga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dkk digugat mantan pegawai KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK). Eks Penyidik KPK Novel Baswedan menyebut gugatan ini adalah hal yang penting.

"Menjadi penting terkait dengan apa yang kami lakukan gugatan sekarang ini kepada pimpinan KPK dll. Karena ketika ada perbuatan kesewenang-wenangan, perbuatan  melanggar hukum yang dilakukan dengan terang-terangan oleh pimpinan KPK," ujar Novel Baswedan saat ditemui usai sidang di PTUN Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (10/3/2022).

Baca Juga: Eks Pegawai Korban TWK Gugat Jokowi hingga Pimpinan KPK ke PTUN

Baca Juga: KPK Buka Lowongan Kerja, Novel Baswedan Cs Gak Bisa Ikutan

1. Novel sebut pemeriksaan Ombudsman dan Komnas HAM diabaikan

Novel Baswedan di Komnas HAM (dok. Humas Komnas HAM)

Novel menilai pemeriksaan Ombudsman dan Komnas HAM terkait hal ini diabaikan. Menurutnya, hal itu dilakukan dengan nyata.

"Saya pikir kalau hal seperti ini dibiarkan dampaknya bukan hanya terhadap kami tapi ke depan akan bisa membuat kerusakan yang lebih besar lagi. Oleh karena itu kami memandang gugatan ini menjadi penting dan ini akan kami lihat dengan cermat untuk tidak membiarkan hal ini," ujarnya.

Baca Juga: Novel Baswedan Ungkap Alasan Gugat Jokowi soal Polemik TWK KPK

2. Novel tuding TWK adalah cara menyingkirkan orang baik di KPK

Novel Baswedan (IDN Times/Aryodamar)

Novel kembali menuding TWK dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan KPK adalah upaya untuk menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik di KPK. Menurutnya langkah tersebut bertolak belakang dengan tujuan pemberantasan korupsi.

"Karena itu bukan sekadar masalah kesewenang-wenangan. Pelanggaran hukum yang dilakukan para pimpinan KPK ataupun dalam hal lainnya, ataupun kerugian yang kami alami begitu juga dengan pelanggaran HAM yang mereka lakukan, tapi ada juga hal yang lebh penting yaitu upaya memberantas korupsi yang sedang dilemahkan dan ini menjadi masalah yang lebih serius," ujarnya.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya