TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Acungkan 2 Jari, Anies Terancam Pidana 3 Tahun Penjara

Salam 2 jari merupakan simbol dukungan untuk Prabowo-Sandi

IDN Times/Irfan Fathurohman

Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan terancam pidana maksimal 3 tahun penjara akibat aksinya mengangkat tangan dengan gaya 2 jari yang merupakan simbol dukungan untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

"Apabila terbukti bisa dipidana penjara sampai maksimal 3 tahun penjara,"  kata anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar di gedung PPATK, Jakarta, Selasa (18/12).

Baca Juga: Hadiri Konferensi Nasional Gerindra, Anies Dukung Prabowo-Sandiaga

1. Ada aturan boleh tidaknya pejabat berkampanye

(Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar) IDN Times/Helmi Shemi

Aturan kepala daerah dapat atau tidaknya melakukan kampanye terdapat pada pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 

Pasal itu mengatur mekanisme aturan kampanye bagi kepala daerah, yakni harus menjalankan cuti di luar tanggungan negara. 

"Kan ada pasal 281 dimana mengatakan pajabat dilarang melakukan, mengeluarkan putusan atau tindakan yang dapat menguntungkan kepada salah satu calon. Saya belum lihat foto dan video tapi itu harus dijadikan temuan," jelasnya. 

2. Perlu pengkajian terlebih dahulu dari Bawaslu

IDN Times/Ilyas Listianto Mujib

Masyarakat bisa saja melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Anies. Nantinya Bawaslu akan memproses laporan tersebut dilihat dari beberapa unsur. Seperti kondisi saat Anies melakukan kampanye sedang cuti atau tidak. 

"Atau melakukan sebuah tindakan apakah tindakan itu tidak dilakukan di saat menjalankan tugas atau saat sedang kampanye. Apakah ada orang yang diuntungkan atau tidak. Unsur itu harus dilihat satu per satu untuk menentukan apakah terpenuhi pasal 281," papar Fritz. 

3. Sudah ada 3 kepala daerah ditindak

IDN Times/Helmi Shemi

Fritz mengungkapkan sampai hari ini ada tiga kepala daerah yang ditindak akibat melanggar pasal 281 tersebut. 

"Kalau gak salah sampai hari ini sudah ada tiga kepala desa yang telah ditindak dengan pasal 281, dimana sebagai seorang pejabat melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon," kata Fritz. 

Baca Juga: Anies Baswedan Acungkan 2 Jari, Relawan Jokowi Mengadu ke Bawaslu

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya