Tanggapi TKW Pegawai KPK, Moeldoko: Kenapa Diributkan?

2. Bakal libatkan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk mekanisme TKW

Namun demikian, mengenai mekanisme TKW yang sempat jadi polemik, Moeldoko memastikan semuanya bakal disusun lebih baik lagi. KSP merekomendasikan untuk melibatkan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang sudah teruji mampu merajut simbol kebangsaan dan kebinekaan Indonesia.

Tak hanya itu, Moeldoko mengatakan, perlu dipikirkan sejumlah skenario atas perbaikan terhadap mereka-mereka yang wawasan kebangsaannya masih kurang, melalui pendidikan kedinasan seperti yang diinginkan presiden, karena Moeldoko menyebut hal itu harus diperkuat dari waktu ke waktu.

"Kenapa kita mesti bertele-tele mendiskusikan sesuatu yang baik untuk kepentingan masa depan Indonesia? Bangsa ini sungguh kadang kehilangan akal sehat," ujar dia.

Oleh sebab itu, Moeldoko mengajak seluruh pihak menyudahi energi negatif dan praduga yang tidak konstruktif terhadap KPK. Dia menekankan perlunya sikap bijak semua pihak untuk menyikapi semua situasi.

3. Jokowi dinilai berkomitmen menjaga KPK

Selain itu, Moeldoko menyatakan, proses alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan komitmen Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam menjaga lembaga antirasuah tersebut. Tak pelak, KSP pun siap berkomitmen penuh mengawal arahan presiden terkait hal tersebut.

“Saya pikir arahan presiden terkait alih status pegawai KPK sebagai ASN semakin menegaskan komitmen presiden dalam menjaga KPK. untuk apa? Agar dapat bekerja secara maksimal agar sesuai tugas sebagai ujung tombak pemberantas korupsi di Indonesia,” ujar Moeldoko.

Ia menyebut, sejak awal presiden punya keinginan punya sumber daya manusia terbaik dan berkomitmen tinggi dalam memberantas korupsi. Sehingga, proses pengalihan status sebagai ASN membuat pemberantasan korupsi harus lebih sistematis.