Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
IDN Times, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto hadir dalam acara Rapat Koordinasi Nasional yang digerlar oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta Utara, Senin (10/12). Ia hadir di sesi kedua untuk memberi masukan kepada para anggota Bawaslu.
Wiranto mengungkapkan, semua pihak harus waspada terhadap kemungkinan pelanggaran yang akan terjadi dalam Pemilu 2019. Menurutnya, aksi kecurangan harus ditekan seminimal mungkin oleh pengawas.
1. Wiranto optimis Bawaslu bisa tekan kerawanan
Mantan Panglima TNI itu juga menitikberatkan pada beberapa daerah yang masih terlihat rawan. Ia optimis hal itu bisa dilakukan oleh anggota Bawaslu yang ada di seluruh Indonesia.
"Masih ada waktu untuk kita bisa menekan kerawanan di tiap daerah, yang kita harapkan menjelang hari H pemungutan suara, kerawanan-kerawanan tersebut bisa dinetralisir, kita eliminasi, termasuk di wilayah Papua," ujar Wiranto.
Baca Juga: 6 Temuan dalam 75 Hari Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu
2. Lima provinsi masuk kategori kerawanan di atas rata-rata
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga Dalam laporan Penyusunan Indeks Pemilu (IKP) 2019, beberapa provinsi memang butuh perhatian lebih karena tingkat kerawanannya di atas rata-rata nasional. Hal itu dilihat dari konteks sosial politik, penyelenggaran yang bebas dan adil, kontestasi, serta partisipasi.
Provinsi yang masuk kedalam lima besar daerah berbahaya berurutan adalah Aceh, Sumatera utara, Sumatera Barat, Riau, dan kepulauan Riau. Tentu butuh antisipasi agar tak terjadi hal-hal yang bisa merugikan.
3. Hanya Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Teluk Bintuni daerah Kabupaten/Kota yang dianggap rawan
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto Sementara, untuk IKP tingkat Kabupaten/Kota ada dua daerah yang dianggap paling rawan dengan penilaian yang sama dengan provinsi, yakni Kabupaten Lombok Timur (70,02) dan Kabupaten Teluk Bintuni (66,47). Sisanya, 512 Kabupaten/Kota masuk ke kategori sedang dan tak satupun yang ada di kategori rendah.
4. Papua harus tetap masuk IKP rawan
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A Meski dalam penilaian paling mutakhir IKP 2019 tak tercantum Papua dan Papua Barat, Wiranto tetap mewanti-wanti agar ada penanganan lebih dari daerah paling Timur Indonesia tersebut. Sebab, data IKP September lalu Papua Barat termasuk kedalam kategori rawan dengan presentase 52,83 persen.
"Walau sekarang ada perkembangan baru. Ini (Papua) kita masukan dalam indeks kerawanan lagi, supaya nanti kita tekan lagi," papar Politisi Partai Hanura tersebut.
Ditambah lagi, adanya kasus penembakan di Papua bakal membuat keadaan sedikit terganggu.
Baca Juga: Ketika Hak Orang dengan Gangguan Jiwa Dipertanyakan di Pemilu
