TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Bamsoet: PDIP Ketua Badan Kajian MPR yang Akan Bahas Amandemen UUD 45

PDIP paling getol ingin amandemen UUD 45

IDN Times/Margith Juita Damanik

Jakarta, IDN Times - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, Badan Kajian MPR RI diketuai Fraksi PDIP. Badan tersebut nantinya juga akan menjalankan tugas untuk mengkaji amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

“Kami belum membentuk dan membahas personel untuk kaji amendemen, itu akan ditetapkan di rapat gabungan yang akan datang. Ketuanya dari PDIP,” ujar Bamsoet di kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).

Baca Juga: Ketua MPR: Amandemen UUD 1945 Tidak Mengubah Sistem Pemilihan Presiden

1. MPR RI telah menggelar rapat gabungan membahas Badan Kelengkapan MPR RI

IDN Times/Irfan Fathurohman

Bamsoet mengatakan hal tersebut usai menggelar Rapat Gabungan Pimpinan MPR di Gedung Parlemen.

Rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan, salah satunya adalah disetujuinya pembentukan Badan Kelengkapan MPR, yakni Badan Kajian, Badan Sosialisasi, Badan Anggaran, dan Komisi Pengkajian Ketata Negaraan.

2. Amandemen UUD 45 akan dikaji Badan Kajian MPR RI

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Menurut Bamsoet, kajian untuk amendemen UUD 45 akan menjadi salah satu tugas dari Badan Kajian MPR.

“Ini golden plan kami, menyerap aspirasi dari masyarakat atas rekomendasi dari MPR sebelumnya, yaitu usulan untuk melakukan amendemen terbatas plus menghadirkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN),” ujar dia.

3. MPR RI akan lebih cermat ambil keputusan soal amandemen

IDN Times/Kevin Handoko

Dengan begitu, lanjut Bamsoet, MPR ingin mengambil keputusan dengan cermat terkait rencana amendemen terbatas UUD 1945 yang digulirkan.

“Kami akan cermat betul untuk mengambil keputusan, karena apapun yang diputuskan akan memiliki implikasi yang luar biasa kepada bangsa kita,” kata dia.

Baca Juga: Dukung Amandemen UUD 1945, Prabowo Tidak Setuju Presiden Dipilih MPR

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya