Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Sebanyak 31 juta data yang diserahkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukanlah data baru. Data tersebut sesungguhnya muncul berdasarkan analisis Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif memastikan, 31 juta DPT yang mereka serahkan tersebut tidak keluar dari DP4 yang sudah ada. Artinya, bukanlah DPT baru.
"Ingin saya tegaskan, tidak ada DPT baru yang kami kirimkan," ujar Zudan dalam diskusi bertajuk Pilpres Jujur dan Adil, Ilusi atau Harapan? di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 93, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/12).
Baca Juga: Tersangka Penjual Blangko e-KTP Ternyata Punya 3 Akun di Tokopedia
1. Sebanyak 31 juta data yang diserahkan Dukcapil belum masuk DPT
Perlu diketahui, baru-baru ini Dirjen Dukcapil menyerahkan 31 juta data warga yang telah melakukan perekaman e-KTP, namun belum masuk dalam DPT.
Zudan menjelaskan 31 juta data yang disampaikan ke KPU itu merupakan hasil analisis 185 juta DPT. Adapun data yang mereka sampaikan tersebut bisa saja digunakan KPU, bisa juga tidak.
"Dari hasil analisis kami yang ada dalam DP4 itu, 31 juta kita belum masuk dalam DPT. Ini adalah hasil analisis berdasarkan DP4, 31 juta ini adalah data yang ada di dalam DP4," tutup dia.
2. Sekjen partai koalisi BPN Prabowo-Sandiaga mempertanyakan 31 juta data yang belum masuk DPT
ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha Sebelumnya, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menjelaskan alasan partai koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendatangi KPU, Senen (10/12) lalu adalah untuk menanyakan tentang 31 juta data kependudukan yang belum masuk DPT, yang disodorkan Kemendagri.
"Jadi tadi kita konsentrasi untuk mempertanyakan kembali tentang 31 juta yang tiba-tiba disodorkan oleh Dukcapil. Karena kami masih berasumsi, masih ada pertanyaan besar, jangan-jangan apakah ini pintu masuk penggelembungan atau apa? Kami ingin memastikan. Tadi dari jawaban KPU kita sedikit merasa nyaman, karena KPU mencoba ikut menelusuri ini semua," kata Priyo.
3. Koalisi Adil Makmur memastikan masyarakat yang punya hak pilih masuk DPT
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
IDN Times/Nofika Dian Nugroho Sementara, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut pihaknya juga ingin memastikan kepada KPU, masyarakat yang sudah punya hak pilih masuk dalam DPT. Hal itu penting, agar masyarakat yang sudah memiliki hak pilih bisa memberikan suaranya pada Pilpres 2019.
"Untuk memastikan bahwa 17 April tahun depan seluruh warga negara Indonesia dapat menggunakan hak pilihnya dalam hal memilih. Makanya kami datang ke KPU untuk memastikan tidak boleh ada satu warga negara pun yang tercecer tidak menggunakan hak pilihnya," kata Muzani.
4. Kubu Prabowo-Sandiaga memastikan hak pilih tidak ganda
Selanjutnya, menurut Muzani, pihaknya ingin memastikan nama warga yang sudah memiliki hak pilih pada Pemilu 2019 tidak ganda. Sebab, DPT ganda bisa menentukan hasil Pemilu 2019.
"Kedua untuk memastikan nama tersebut atau nama yang memiliki kepastian memilih tidak terdaftar dua kali, baik di alamat yang sama ataupun berbeda. Kami ingin memastikan bahwa nama tersebut adalah nama yang tidak terulang dua kali," ujar dia.
Baca Juga: Kemendagri Buka Posko Dukcapil 24 Jam di RS Polri
