TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

KPK Terima Aduan Soal Krakatau Steel yang Disinggung Erick Thohir

Aduan yang masuk akan lebih dulu diverifikasi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan keterangan terkait pelantikan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). KPK resmi melantik 1.271 pegawai yang lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi ASN. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta, IDN Times - Juru Bucara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan pihaknya telah menerima laporan dugaan korupsi di PT Krakatau Steel. Sebelumnya, dugaan korupsi ini juga pernah disinggung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

“Benar KPK telah menerima aduan dimaksud. Kami pastikan bahwa setiap aduan akan ditiindaklanjuti dengan lebih dulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan, untuk memastikan apakah benar ada dugaan korupsi dan menjadi kewenangan KPK,” kata Ali lewat keterangan tertulisnya, Rabu (29/9/2021).

Baca Juga: Erick Sebut Ada Dugaan Korupsi di Krakatau Steel, Utang Bengkak Rp31 T

Baca Juga: Setelah Bertahun-tahun Merugi, Krakatau Steel Cetak Laba 

1. KPK kerja sama dengan BUMN dan BUMD lewat Whistleblowing System Terintegrasi

Plt Jubir Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri (Dok. Humas KPK)

Ali menjelaskan, saat ini KPK telah menjalin kerja sama dengan berbagai institusi di pemerintah pusat maupun daerah serta BUMN dan BUMD melalui penerapan aplikasi Whistleblowing System Terintegrasi.

Sistem ini memungkinkan masyarakat dapat melaporkan aduannya dengan cepat, mudah, dan tetap terjamin kerahasiaan identitasnya.

“Pengaduan masyarakat yang dilengkapi data awal yang valid akan sangat membantu kami melakukan analisis tindak lanjutnya,” ujar Ali.

2. Intitusi yang teridikasi adanya korupsi harus mengedepankan pencegahan

Penetapan Wali Kota Tanjungbalai 2016-2021 sebagai tersangka pada Kamis (22/4/2021). (IDN Times/Aryodamar)

Namun jika masyarakat baru melihat adanya titik rawan korupsi, maka kami harap institusi tersebut bisa mengedepankan upaya-upaya pencegahan. Baik melalui perbaikan sistem pada institusinya maupun penguatan integritas pada individu pegawainya. 

“Dengan identifikasi yang cermat kami harap masyarakat menjadi lebih paham kapan saat harus lapor dan kapan saat harus melakukan upaya pencegahan korupsi,” kata Ali.

Baca Juga: Holding Ultra Mikro Dikritik, Erick Thohir: Banyak Pihak Pesimis

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya