Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani Aher mempertanyakan 1,2 juta dosis Vaksin Sinovac yang sudah tiba di Tanah Air, dan belum mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM).
“Pihak Sinovac sendiri belum mengeluarkan data efikasinya. Bagaimana nasib vaksin yang sudah tiba tersebut, jika ternyata hasil uji klinisnya tidak memadai,” kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/12/2020).
Baca Juga: Mustahilkah Vaksin Gratis untuk Semua Orang?
1. Pemerintah harus memastikan keamanan vaksin
Vaksin Sinovac (Dok. Biro Pers Kepresidenan) Menurut Netty, dalam pengadaan vaksin, pemerintah harus memastikan keamanan, efektivitas, kebermanfaatan, dan status kehalalannya. Ia mengatakan, hingga saat ini pengujian oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPOM MUI) masih mandek, karena produsen belum memenuhi semua persyaratan dokumen yang diminta.
“Setiap vaksin memiliki manfaat sekaligus risiko yang harus diantisipasi sebelum diberikan kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus konsisten dan patuh terhadap rekomendasi ilmiah sesuai evidence base practices," ujar dia.
2. Pemerintah dinilai tergesa-gesa mendatangkan vaksin Sinovac
Vaksin Sinovac (Dok. Biro Pers Kepresidenan) Netty menyayangkan sikap pemerintah yang tergesa-gesa mendatangkan vaksin Sinovac, sementara uji klinis belum selesai. Selain itu, dia juga menyoroti beberapa rumah sakit yang sudah melakukan komersialisasi vaksin tersebut dengan cara pre-order.
“Kenapa pemerintah terburu-buru mendatangkan vaksin jadi? Ada apa? Siapa yang berani menjamin selama proses menunggu data, vaksin tidak akan rusak? Bukankah proses penyimpanannya juga membutuhkan biaya,” kata dia.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini pun meminta pemerintah agar menggunakan strategi komunikasi yang jelas dan transparan dalam pengadaan vaksin.
“Ini soal bagaimana marketing policy-nya. Jangan sampai pemerintah menganggap bahwa mereka memiliki otoritas mengadakan vaksin, lalu mengabaikan begitu saja partisipasi dari rakyat. Harus jelas, clear dan transparan kepada publik,” ujar Netty.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
3. PKS minta BPOM bersikap profesional
Anggota DPR Fraksi PKS, Mulyanto (Website/dpr.go.id) Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto meminta BPOM bersikap profesional dan objektif dalam menilai hasil uji klinis fase III vaksin COVID-19 dari Sinovac.
“Jangan sampai karena tekanan pemerintah atau kejar tayang, maka proses perizinan digampangkan atau keluar dari standar proses yang ada,” kata dia.
Menurut Mulyanto, vaksin yang saat ini tengah dirampungkan proses pengujian di Bio Farma yang bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran itu, perlu diperiksa secara hati-hati dan sesuai ketentuan sebelum diberikan izin edar.
"Pasalnya, vaksin COVID-19 dari Sinovac sudah terlanjur diimpor dari China dan disimpan di gudang Bio Farma di Bandung sebanyak 1,2 juta dosis, dan segera datang sebanyak 1,8 juta dosis lagi," ujarnya.
Baca Juga: [LINIMASA] Perkembangan Terbaru Vaksin COVID-19 di Dunia
