TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Baleg DPR Targetkan RUU TPKS Sah sebelum Reses 15 April 2022

Pembahasan intensif RUU TPKS dilakukan pekan depan

Ilustrasi demo pengesahan RUU PKS (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Jakarta, IDN Times - Badan Legislasi (Baleg) DPR memberikan sinyal kabar pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Baleg DPR berharap RUU TPKS bisa disahkan sebelum masuk masa reses anggota DPR pada 15 April 2022.

“Saya ingin menyampaikan bahwa mudah-mudahan rancangan undang-undang ini sebelum masa reses ini sudah bisa kita sahkan,” kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dalam rapat kerja dengan pemerintah yang disiarkan daring, dilansir Jumat (25/3/2022)

Baca Juga: Panja Bakal Bahas RUU TPKS Senin Depan, Segera Disahkan?

Baca Juga: Komnas Perempuan Desak RUU TPKS Dijadikan RUU Inisiatif DPR 2022

1. Pada 5 April, diharapkan sudah selesai di Baleg

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas (dpr.go.id/Jaka/Man)

Dia mengatakan Baleg sudah menyusun jadwal dalam pembahasan rapat panitia kerja untuk RUU TPKS mulai Senin, 28 Maret 2022. Penjadwalan keputusan tingkat pertama juga dikabarkan jatuh pada 5 April 2022.

“Jadi 5 April Undang-Undang ini di Badan Legislasi sudah kita harapkan bisa selesai ya, mudah-mudahan ada,” katanya.

Baca Juga: Dapat Restu Pimpinan DPR, Baleg Siap Lanjutkan Pembahasan RUU TPKS

2. Ada banyak substansi DIM yang harus didiskusikan antar fraksi

Badan Legislasi Rapat Kerja dengan Menkumham dan PPUU DPD RI terkait dengan Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/12). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Dia juga mengatakan bahwa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TPKS sudah ada di tangan pemerintah. DIM tersebut terhitung banyak jumlahnya karena menyangkut perubahan substansi dan tambahan muatan yang baru.

Tetapi politikus partai Gerindra itu mengatakan DIM yang banyak itu bisa didiskusikan bersama dengan anggota panitia kerja masing-masing partai.

“Namun demikian, nanti kita serahkan kepada teman-teman anggota panja dari semua fraksi untuk menyampaikan dan berdiskusi. Kita berdiskusi dengan pemerintah lagi dalam pembahasan DIM yang akan datang,” kata dia.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya