Hari Keluarga Nasional, Kemen PPPA: Pondasi Pembentukan Karakter

2. Adanya aturan responsif gender dan utamakan hak anak

Indra mengklaim, pihaknya sudah melakukan sejumlah upaya untuk mengadvokasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar menerapkan kebijakan yang responsif gender dan mengedepankan hak anak guna membangun keluarga Indonesia yang kuat dan berkualitas.

Dia mengatakan, Kementerian Keuangan merupakan salah satu contoh kementerian yang telah menghasilkan beberapa kebijakan responsif gender dalam upaya memenuhi kebutuhan pegawainya. Hal itu tercermin melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.01/2018 yang mengatur fasilitas kesejahteraan pegawai, khususnya dalam kejadian-kejadian penting seperti melahirkan.

"Peraturan ini tidak hanya mengakomodasi kebutuhan cuti pegawai perempuan, tetapi juga kebutuhan pegawai laki-laki dalam hal mendampingi istri melahirkan maksimal 10 hari (paternal leave),” kata Indra.