Komnas Perempuan Minta Dukun 'Pesulap Hijau' di Aceh Dijerat UU TPKS

2. Aturan di Qanun Jinayat dinilai punya masalah substantif intrinsik

Komnas Perempuan juga mengingatkan bahwa pengaturan kekerasan seksual di Qanun Jinayat memiliki permasalahan substantif intrinsik yang menghambat akses korban pada keadilan dan pemulihan.

Qanun Jinayat atau peraturan daerah tentang pidana dimaknai sebagai wujud otonomi khusus Aceh.

Terdapat 10 Jarimah atau tindak pidana yang diatur dalam Qanun Jinayat. Delapan dari sepuluh didasarkan pada kerelaan atau persetujuan dan dianggap sebagai pelanggaran pada norma sosial, sedangkan dua diantaranya yaitu jarimah perkosaan dan pelecehan seksual yang merupakan kekerasan atau tanpa persetujuan korban.

Andy mengatakan, mencampurkan perbuatan yang merupakan kekerasan tanpa persetujuan dengan perbuatan yang dengan persetujuan, menyebabkan korban perkosaan atau pelecehan seksual kerap dituduh sebagai pelaku jarimah lainnya ketika tidak mampu membuktikan kekerasan atau ancaman kekerasannya.

Dijelaskan dalam Pasal 52 ada kewajiban korban membawa bukti permulaan dan sumpah korban sebagai alat bukti.

"Artinya, negara membebankan kewajiban pembuktian justru pada korban kekerasan seksual," ujarnya.

3. Pelaku dihukum cambuk, perempuan korban alami teror dan intimidasi berulang

Selain itu, saat korban tidak mampu menghadirkan bukti dan telah bersumpah, maka pelaku juga dimintakan untuk bersumpah. Selain itu, cambuk bagi pelaku lebih kerap dipilih sebagai bentuk penghukuman karena menjadi simbol otonomi khusus Aceh.

Padahal, berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan dan berbagai kelompok masyarakat sipil di Aceh, bentuk penghukuman itu telah menyebabkan perempuan korban berulang mengalami teror dan intimidasi oleh pelaku.

"Hukuman ringan pada pelaku hanya membuat perempuan korban merasa tidak adil dan tetap mengalami diskriminasi," ujar Andy.