Kurang Pengetahuan, Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA Diragukan

2. Adanya dukungan penyelesaian pelanggaran HAM lewat jalur nonyudisial

KontraS menemukan adanya calon hakim yang masih mendukung penyelesaian pelanggaran HAM lewat jalur nonyudisial. Hal ini dianggap mengesampingkan proses pencarian dan akses korban pada kebenaran dalam kasus pelanggaran HAM berat.

Calon hakim juga ada yang tidak memahami soal keberadaan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) hingga ada yang salah menyebut lokasi peristiwa pelanggaran HAM berat Papua.

"Minimnya pengetahuan para calon hakim ad hoc HAM terhadap hal-hal mendasar tersebut menurut kami sangat tragis mengingat para calon merupakan praktisi hukum yang telah berkiprah cukup lama sebagai penegak hukum," katanya.

3. Terdapat hakim dengan catatan buruk

Dalam catatan KontraS, terdapat calon hakim yang mempunyai catatan buruk, yakni hakim yang melakukan rekayasa terhadap dokumen kelengkapan pendaftaran hakim. Saat dikonfirmasi oleh Komisioner Komisi Yudisial, yang bersangkutan menyatakan, 'saya mengaku salah dan perbuatan tersebut merupakan perilaku yang tidak etis.' 

Terkait dengan proses rekrutmen calon hakim ad hoc HAM tersebut, KontraS mengaku memahami adanya kebutuhan untuk menemukan calon hakim yang tepat.

Namun proses tersebut dinilai tidak dapat dilakukan secara serampangan dan seadanya mengingat kasus pelanggaran HAM berat memiliki kompleksitas yang berbeda dengan pengadilan umum.

"Dipilihnya hakim ad hoc yang kurang kompeten sesungguhnya telah kami soroti pada kasus pelanggaran HAM Berat Paniai tahun 2022. Untuk itu kami berharap agar hal yang sama tidak kembali diulangi oleh Komisi Yudisial," katanya.