Marak Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, Ini Rekomendasi KPAI

2. Minta sekolah berani laporkan kasus kekerasan seksual tanpa pikir itu aib

Retno menjelaskan, KPAI mendorong Dinas Pendidikan dan kantor Kemenang di kabupaten/kota dan provinsi bisa membinan dan mengawasi bersama secara berkala satuan pendidikan yang ada. Serta, imbuh Retno, membuat portal pengaduan yang diakses korban dan saksi.

Satuan pendidikan juga harus berani mengakui dan mengumumkan adanya kasus kekeraan seksual di lingkungan pendidikan, tanpa membawa dalih sebagai aib atau isu yang memalukan.

Orang tua juga diminta, jika menyekolahkan anak di sekolah asrama atau boarding school, agar memastikan keamanan lingkungan serta mengetahui rekam jejak satuan pendidikannya. Orang tua juga diimbau memastikan adanya SOP pencegahan dan penangan kekerasan di satuan pendidikan.

"KPAI mendorong media cetak, elektronik, dan online untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas anak-anak korban, saksi, maupun pelaku anak dalam pemberitaan, terutama anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), apalagi anak-anak korban kekerasan seksual, sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 19 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)," kata dia.

3. KPAI catat 18 kasus dengan 19 pelaku kekerasan seksual di satuan pendidikan

Dari data yang dirangkum, KPAI mencatat setidaknya ada 18 kasus ini terdiri dari satuan pendidikan di bawah wewenang Kemendikbudristek dan Kementerian Agama. Kasus-kasus itu tersebar di 17 kabupaten/kota di sembilan provinsi, mulai dari Jawa, Sumatra hingga Papua.

Mayoritas kekerasan seksual terjadi di satuan pendidikan berasrama sebanyak 12 kasus kemudian pelakunya 55,55 persen atau 10 dari 19 pelaku adalah guru, kemudian 22,22 persen atau empat orang lainyya adlaah pimpinan pondok pesantren atau kepala sekolah.