RUU TPKS Jadi Inisiatif DPR 18 Januari, Ini Kata Kemen PPPA

2. Pemerintah terus berkomunikasi dan dialog dengan sejumlah pihak terkait RUU TPKS

Masih kata Bintang, pihaknya melakukan komunikasi dan dialog dengan berbagai pihak seperti akademisi, para pakar, partai politik, lembaga swadaya masyarakat (Non-Governmental Organization/NGO), organisasi perempuan dan anak, serta organisasi keagamaan untuk membahas isu-isu kontroversial dalam RUU ini. 

“Kami berupaya mendapatkan persepsi dan kesepahaman bersama untuk menemukan cara lebih lentur dalam memformulasi pengertian dan pengaturan, dengan memperhatikan semua masukan dari berbagai pihak. Pemerintah di saat yang sama juga membangun komunikasi dengan pimpinan Panja (panitia kerja), pimpinan Badan Legislatif, dan bahkan pimpinan DPR,” katanya.

3. Dialog dilakukan terutama dengan pihak yang menolak RUU TPKS

Upaya percepatan pengesahan RUU TPKS muncul usai Presiden Joko “Jokowi” Widodo mendesak agar RUU ini cepat disahkan pada 4 Januari 2021. 

“Saya pastikan bahwa sesungguhnya antara pemerintah dan DPR sudah sepakat dan berkomitmen untuk mengesahkan RUU TPKS ini,” katanya.

Dialog juga dilakukan Kemen PPPA dengan pihak-pihak yang masih keberatan dengan beberapa pasal dalam RUU TPKS. Bintang mengungkap, dirinya tidak segan-segan hadir pada forum di mana terjadi penolakan sangat keras terhadap RUU ini.

"Kami menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama, memperhatikan setiap masukan dan pertimbangan," ucap Bintang.

"Di satu sisi kami juga mengutarakan kondisi di lapangan di mana kami dituntut untuk cepat menangani kasus kekerasan seksual, dan kami sendiri tidak bisa mengabaikan dorongan dari masyarakat luas dan khususnya perasaan dari para korban kekerasan seksual, yang melaporkan kasus mereka ke Kemen PPPA,” katanya.