Deret Pasal Pidana di UU PDP: Penjara 5 Tahun hingga Denda Rp6 Miliar

2. Pasal-pasal pidana dalam UU PDP

Ketentuan pidana dalam UU PDP diatur dalam pasal 67, 68, 69, 70, 71, 72, dan 73.

Berat hukuman pidana yang dibakal dijatuhkan akibat kebocoran data atau penyalahgunaan data bervariasi mulai dari pidana penjara hingga denda.

Dalam Pasal 67 ayat (1), pidana bagi setiap orang yang menyalahgunakan data pribadi sehingga mengakibatkan kerugian pemilik data bisa dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp5 miliar.

Kemudian dalam Pasal 67 ayat (2), diatur juga pemidanaan bagi setiap orang yang mengungkapkan data pribadi bukan miliknya sehingga menimbulkan kerugian subjek data pribadi, dipidana dengan pemenjaraan paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp4 miliar.

Pemidanaan bagi pembuat data pribadi palsu juga diatur dalam Pasal 68.

“Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud … dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6 miliar,” kutip pasal tersebut.

Kemudian, selain dijatuhi hukuman pidana, pihak berwajib juga bisa menjatuhkan pidana tambahan sesuai Pasal 69 UU PDP. Pelaku penyalahgunaan data atau pembobolan data bisa dikenakan pidana tambahan berupa perampasan kentungan dan atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.