TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

Jokowi Buka Suara soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK

Jokowi enggan berkomentar banyak

Presiden Jokowi saat berbincang santai sambil menyantap bakso dengan tim IDN Times di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (25/11/2022). (IDN Times/Aditya Mustaqim)
Verified
Muhammad Ilman Nafi'an

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo enggan berkomentar soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jokowi mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD sedang melakukukan kajian terhadap putusan MK.

"Tunggu kajian dan telaah dari Menkopolhukam, ditunggu saja," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Baca Juga: Pemerintah Ikuti Putusan MK soal Masa Jabatan Pimpinan KPK

Baca Juga: Pemerintah akan Konsultasi ke MK soal Masa Jabatan Pimpinan KPK

1. Pemerintah akan konsultasi ke MK soal masa jabatan pimpinan KPK

Menkopolhukam Mahfud MD (IDN Times/Aryodamar)

Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan pemerintah bakal berkonsultasi dengan MK terkait putusan nomor 112/PUU-XX/2022 mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Konsultasi itu dibutuhkan untuk mengetahui alasan MK mengabulkan gugatan yang dilayangkan komisioner KPK, Nurul Ghufron, terkait masa jabatan pimpinn KPK menjadi lima tahun. Apalagi, putusan MK bersifat final dan mengikat.

"Saya mau tanya ke MK, ini maunya apa sih? Saya minta jawaban yang resmi dan institusional. Kalau (MK) ndak jawab, maka (keputusan itu) akan diberlakukan di depan (tahun 2024). Itu kalau (maunya) saya," ungkap Mahfud ketika diwawancara Andy F Noya dan dikutip dari YouTube pada Minggu (4/6/2023). 

Baca Juga: Eks Pegawai KPK Bela Denny Indrayana soal Rumor Putusan MK

2. Mahfud sudah tanya langsung ke MK

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (MenkoPolhukam) Mahfud MD di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan (IDN Times/Lia Hutasoit)

Mahfud mengaku sudah bertanya kepada MK terkait maksud dan penerapan putusan hakim konstitusi itu. Berdasarkan pertemuan dengan Ketua MK, akan dibuat forum resmi untuk menjawab pertanyaan itu.

"Jadi, sikap resmi pemerintah, kami ikut hukum tata negara dan menunggu sikap MK. Kan apa kata MK mengenai putusan tersebut. Memang harus begitu kan mekanisme terkait putusannya," tutur dia. 

Namun, dalam program itu, mantan Ketua MK itu secara pribadi tidak setuju seandainya putusan terkait penambahan masa jabatan pimpinan KPK diberlakukan pada 2023.

"Dulu Ghufron pernah juga menggugat UU KPK ke MK karena usianya gak sampai karena di UU baru KPK, usianya dikatakan tidak memenuhi syarat, oleh pemerintah (UU baru KPK) diberlakukan ke belakang dan MK setuju itu. Nah, sekarang kok tiba-tiba diberlakukan ke depan. Saya tidak setuju itu," katanya lagi. 

Topik:
mahkamah konstitusi
presiden jokowi
pimpinan kpk
KPK
Give me Perspective
Topik Populer:
Haji 2024
Thailand Open 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

Jika Tak Bisa Bayar Restitusi, Masa Kurungan Mario Dandy Ditambah

Demo Tolak RUU Kesehatan, Nakes Pertimbangkan Mogok Kerja

Menpora Diduga Terima Aliran Dana Rp27 M, Jokowi: Jangan Tanya Saya

Ahli Pidana di Sidang Mario Dandy: Restitusi Itu Bersifat Actual Cost

Kontroversial selama Menjabat, Presiden El Salvador Nyapres Lagi

Panji Gumilang Sebut Ridwan Kamil Tak Pernah Tanya soal Dugaan Sesat

Polemik Al Zaytun, Panji Gumilang: Kalau Sesat Saya Sudah Bertobat

Ahli Pidana: Restitusi Harus Dibayarkan Mario Dandy Sendiri

Menlu RI: SEANWFZ Berkontribusi pada Keamanan ASEAN 

Al Zaytun Jadi Sorotan, Panji Gumilang: Saya Tidak Merasa Ada Krisis