Pemerintah akan Konsultasi ke MK soal Masa Jabatan Pimpinan KPK
Menko Polhukam, Mahfud MD ketika bertemu dengan masyarakat. (www.instagram.com/@mohmahfudmd)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan pemerintah bakal berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan nomor 112/PUU-XX/2022 mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Konsultasi itu dibutuhkan untuk mengetahui alasan MK mengabulkan gugatan yang dilayangkan komisioner KPK, Nurul Ghufron, terkait masa jabatan pimpinn KPK menjadi lima tahun. Apalagi, putusan MK bersifat final dan mengikat.
"Saya mau tanya ke MK, ini maunya apa sih? Saya minta jawaban yang resmi dan institusional. Kalau (MK) ndak jawab, maka (keputusan itu) akan diberlakukan di depan (tahun 2024). Itu kalau (maunya) saya," ungkap Mahfud ketika diwawancara Andy F Noya dan dikutip dari YouTube pada Minggu (4/6/2023).
Mahfud mengaku sudah bertanya kepada MK terkait maksud dan penerapan putusan hakim konstitusi itu. Berdasarkan pertemuan dengan Ketua MK, akan dibuat forum resmi untuk menjawab pertanyaan itu.
"Jadi, sikap resmi pemerintah, kami ikut hukum tata negara dan menunggu sikap MK. Kan apa kata MK mengenai putusan tersebut. Memang harus begitu kan mekanisme terkait putusannya," tutur dia.
Namun, dalam program itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu secara pribadi tidak setuju seandainya putusan terkait penambahan masa jabatan pimpinan KPK diberlakukan pada 2023.
"Dulu Ghufron pernah juga menggugat UU KPK ke MK karena usianya gak sampai karena di UU baru KPK, usianya dikatakan tidak memenuhi syarat, oleh pemerintah (UU baru KPK) diberlakukan ke belakang dan MK setuju itu. Nah, sekarang kok tiba-tiba diberlakukan ke depan. Saya tidak setuju itu," katanya lagi.
Apa kata pakar hukum tata negara soal keputusan baru dari MK soal penambahan masa jabatan pimpinan KPK tersebut?
Baca Juga: Pemerintah Ikuti Putusan MK soal Masa Jabatan Pimpinan KPK
1. Pakar hukum tata negara menilai keputusan MK sebaiknya diberlakukan pada 2024
Ahli di bidang tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti (www.pshk.or.id)Sementara, ahli hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti mengatakan, sebaiknya putusan MK terkait penambahan masa jabatan pimpinan komisi antirasuah berlaku mulai 2024. Apalagi masa jabatan pimpinan KPK era Firli Bahuri bakal berakhir pada Desember 2023.
"Jangan lupa asas berlakunya setelah putusan diucapkan mestinya bisa dilihat dalam konteks periode yang sekarang tengah berlaku. Kan periode (pimpinan KPK) sudah berjalan. Kalau (putusan MK) berlakunya sekarang juga, artinya dia sudah melanggar asas non retroaktif itu," ungkap Bivitri kepada media di Jakarta, Minggu (4/6/2023).
Asas non retroaktif bermakna asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Pertimbangan lain mengapa putusan MK itu sebaiknya diberlakukan untuk pimpinan KPK periode mendatang yakni efektivitas bekerja.
Editor’s picks
"Kita juga harus lihat efektivitas kerja KPK. Artinya, perencanaan itu kan sudah direncanakan selama empat tahun, mulai dari anggaran hingga sumber daya manusia. Kalau misalnya di tengah jalan ditambah menjadi lima tahun, maka menimbulkan kekacauan di tingkat taktis," katanya.
Baca Juga: Tok! MK Kabulkan Jabatan Pimpinan KPK Diperpanjang Jadi 5 Tahun
2. MK dinilai tidak berwenang memutus penambahan masa jabatan pimpinan KPK
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (MK). IDN Times/Axel Joshua HarianjaLebih lanjut, Bivitri menilai MK tidak memiliki kewenangan menentukan penambahan masa jabatan pimpinan komisi antirasuah. Ia menilai penambahan masa jabatan pimpinan KPK sudah masuk ranah politik. Hal tersebut seharusnya diputuskan di DPR.
"Mestinya ini sesuatu yang seharusnya diputuskan secara politik. Jadi, masa jabatan, periode, kalau merujuk ke argumen Pak Ghufron, pimpinan lembaga lain itu kan juga menjabat selama lima tahun. Itu bukan argumentasi konstitusional. Tapi, itu keputusan-keputusan politik yang harusnya digodok oleh DPR dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang," kata Bivitri.
Baca Juga: Badai Kritik Datang Usai Masa Jabatan Pimpinan KPK Diperpanjang
3. Keputusan hakim konstitusi mulai berlaku di era kepemimpinan Firli Bahuri
ANTARA FOTO/Nova WahyudiSementara, juru bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan putusan hakim konstitusi terkait penambahan masa jabatan pimpinan KPK mulai berlaku sejak kepemimpinan Firli Bahuri. Padahal, Firli seharusnya sudah selesai menjabat pada Desember 2023.
"Pimpinan KPK yang saat ini menjabat dengan masa jabatan empat tahun, dan akan berakhir pada Desember 2023, diperpanjang masa jabatannya selama satu tahun ke depan hingga genap menjadi lima tahun," ujar Fajar seperti dikutip dari kantor berita ANTARA pada 27 Mei 2023.
Pertimbangan putusan tersebut mulai diberlakukan tahun ini, kata Fajar, tercantum di dalam pertimbangan hakim konstitusi. Hakim, katanya mempertimbangkan masa jabatan pimpinan komisi antirasuah periode Firli yang tersisa enam bulan lagi. Maka, MK menilai penting untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan yang berkeadilan.
Oleh sebab itu, MK memutuskan perkara nomor 112/PUU-XX/2022 hasilnya diberlakukan di masa jabatan pimpinan KPK periode Firli. Alhasil, MK mengubah masa jabatan KPK era Firli dari semula empat tahun menjadi lima tahun.
"Sebagaimana diatur dalam UU MK, putusan berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan," tutur Fajar.
Baca Juga: Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Berlaku Sejak Era Firli Bahuri
Berita Terkini Lainnya
