Jokowi: Kerja TNI-Polri Bersifat Komando, Tak Asal Panggil Penceramah
Jokowi ingatkan TNI-Polri tidak bisa ikut urusan demokrasi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengingatkan kepada TNI-Polri tidak bisa ikut dalam urusan demokrasi. Hal itu Jokowi sampaikan dalam rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, hari ini.
Mulanya, Jokowi menyinggung mengenai pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang saat ini sudah diatur oleh pemerintah dan disetujui DPR. Menurutnya, TNI-Polri harus ikut membantu mendisiplinkan masyarakat.
"Untuk mencapai ini, dibutuhkan yang namanya kedisiplinan nasional. Ini yang kita sekarang ini lemah. Oleh sebab itu, saya minta pada jajaran TNI-Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat urusan yang satu ini, kedisiplinan nasional, tapi di TNI sendiri juga harus mulai berbenah, yang namanya disiplin tentara, yang namanya disiplin di kepolisian itu berbeda dengan masyarakat sipil, sangat beda sekali," ujar Jokowi, Selasa (1/3/2022).
"Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi," sambungnya.
Baca Juga: Jokowi: Pemindahan IKN Bukan Sekadar Bangun Gedung, Tapi Lompatan RI
Baca Juga: Bertemu Seniman Senior di Istana Bogor, Jokowi Jelaskan soal IKN
1. Kerja di TNI-Polri bersifat komando, tak boleh maunya sendiri
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, aturan kerja di TNI-Polri bersifat komando. Tak ada bawahan yang bekerja semaunya sendiri.
"Dengan berbicara masalah demokrasi, tidak ada namanya di tentara, kepolisian, gak ada. Hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional. Ini bukan hanya bapak ibu yang bekerja, tapi yang di rumah juga sama," ucapnya.