Mendagri Minta Pemda Tertibkan Pengelola Parkir Preman Berkedok Ormas
Parkir dikuasai ormas preman bisa hambat investasi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri Muhamad Tito Karnavian, mengimbau kepala daerah menertibkan pengelolaan perparkiran. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar, selaku Juru Bicara Kemendagri di Jakarta, Rabu (06/11).
"Pak Mendagri mengimbau agar gubernur, bupati/wali kota untuk melakukan penertiban pengelolaan perparkiran di daerah. Jangan sampai merugikan masyarakat dan merusak iklim investasi," kata Bahtiar mengutip pernyataan Tito Karnavian.
Baca Juga: Tito Karnavian Segera Pelajari ASN yang Terpapar Radikalisme
1. Kasus parkir dikuasai ormas preman bisa hambat investasi
Bahtiar menerangkan, imbauan itu disampaikan agar pemerintah daerah bisa mengikuti salah satu bagian visi-misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam hal mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan. Atas hal itu, Pemda perlu memangkas hambatan investasi untuk mendorong salah satu program prioritas nasional tersebut.
Salah satu hambatan investasi itu adalah adanya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Contoh kasus premanisme yang terjadi belakangan ini adalah tata kelola parkir yang dipungut oleh preman berkedok ormas.
"Pungutan retribusi parkir ini nilai uangnya sangat besar, terutama di perkotaan dan menjadi salah satu sumber pungutan liar, akibatnya Pemda tidak mendapat pemasukan yang signifikan. Tata kelola parkir yang buruk jelas sangat merugikan masyarakat, apalagi jika dipungut oleh preman atau berkedok ormas, kemungkinan besar terjadi pungli," kata Bahtiar dalam keterangan tertulis.
Baca Juga: Warga Apresiasi Penyesuaian Tarif Parkir Demi Kualitas Udara Lebih Baik