Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat Hamdan Zoelva menyatakan, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun (JAM) tidak punya kedudukan hukum (legal standing), untuk menggugat Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, atas keputusannya yang menolak mengesahkan Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Deli Serdang.
Sebagai pihak ketiga atau intervensi, kata Hamdan, Partai Demokrat berkeyakinan Majelis Hakim PTUN akan bersikap objektif dan adil untuk menolak gugatan tersebut berdasarkan hukum.
"Moeldoko dan JAM dalam gugatannya masih mengaku sebagai Ketum dan Sekjen PD (Partai Demokrat), padahal pemerintah sudah tegas tidak mengakui KLB Deli Serdang, jadi jelas tidak ada dasar hukum mereka untuk menggugat Menkumham,” ujar Hamdan, usai sidang persiapan PTUN seperti dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (13/7/2021).
Baca Juga: Demokrat Moeldoko Gugat Menkumham ke PTUN Saat COVID, AHY: Memalukan!
1. Moeldoko menggugat sesama pembantu presiden
IDN Times/Teatrika Handiko Putri Hamdan menilai sidang ini semakin menarik perhatian publik karena sebagai KSP, Moeldoko yang notabene pembantu presiden justru menggugat pembantu presiden yang lain, dalam hal ini Menkumham, yang sudah mengambil keputusan sesuai kewenangannya.
Ini menjadi semakin kontras, menurut Hamdan, karena baru akhir pekan lalu Moeldoko mengimbau semua pihak agar jangan mau menang sendiri.
"Lepas perbedaan kita sementara pikirkan satu kepentingan besar, yaitu kemanusiaan itu penting, dari pada kepentingan pribadi dan golongan," kata Hamdan, mengutip ucapan Moeldoko pada wartawan pada Sabtu, 10 Juli 2021.
2. Surat jawaban Menkumham sudah tepat secara hukum
(Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly) ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A Hamdan menegaskan surat jawaban Menkumham 31 Maret 2021 sudah benar dan sudah sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM.
"Perspektif hukum dikaji dari sisi manapun, asal dilakukan dengan benar, akan membuktikan bahwa surat jawaban Menkumham itu tepat secara hukum," kata dia.
Hamdan menjelaskan, gugatan terkait AD/ART bukan merupakan wewenang PTUN. Secara waktu pun sudah terlewat jauh. "Batas waktu gugatan sudah melewati 90 hari sejak disahkan oleh Menkumham, 18 Mei 2020 lalu, sebagaimana diatur pada pasal 55 UU PTUN."
"Dan ini jelas-jelas ranahnya ada di Mahkamah Partai, karena termasuk perselisihan internal partai, bukan wewenang PTUN" tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusional itu.
3. Gugatan Moeldoko tidak jelas antara dalil gugatan dengan substansinya
IDN Times/Teatrika Handiko Putri Sebagai akademisi maupun praktisi hukum, Hamdan juga mengingatkan, gugatan yang diajukan Moeldoko kabur, karena gugatannya tidak jelas antara dalil gugatan dengan substansinya.
"Dalil gugatan tentang keberatan surat jawaban Menkumham, namun substansi gugatannya mempersoalkan hasil kongres 2020 tentang AD/ART dan keterpilihan AHY sebagai Ketum Demokrat. Gugatan ini kabur dan tidak jelas,” kata dia.
Hamdan menegaskan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak gugatan tersebut. "Demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negeri ini," kata dia.
Sekadar informasi, sidang PTUN ini digelar sebagai tahap persiapan PTUN mengadili gugatan Moeldoko dan JAM terhadap Menkumhan, atas surat jawaban Menkumham yang menolak permohonan pengesahan KLB yang diselenggarakan pada 5 Maret 2021.
Dalam surat jawabannya tertanggal 31 Maret 2021 tersebut, Menkumham telah menegaskan pihak Moeldoko Cs tidak dapat melengkapi administrasi sesuai Permen No 34 Tahun 2017, tentang tata cara pendirian badan hukum partai politik.
4. Demokrat juga mempertanyakan kredibilitas kuasa hukum Moeldoko
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (tengah) menyampaikan keterangan kepada wartawan usai rapat dengan Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, Jakarta, Minggu (7/3/2021). Dari hasil rapat tersebut seluruh Ketua DPD Demokrat di 34 Provinsi menolak KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara dan tetap mendukung AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah Partai Demokrat sebelumnya juga mempertanyakan kredibilitas kuasa hukum Moeldoko, Rusdiansyah, jelang sidang gugatan ke Menkumham Yasonna Laoly. Kepala Badan Komunikasi Strategis (Kabakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, Rusdiansyah diduga telah memalsukan surat kuasa.
"Saudara Rusdiansyah MH sedang dalam proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan Surat Kuasa," ujar Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/7/2021).
Herzaky menerangkan pada April 2021, Partai Demokrat telah melaporkan Rusdiansyah dan delapan pengacara lainnya ke polisi dengan dugaan pemalsuan suarat kuasa dari tiga ketua DPC Partai Demokrat. Menurutnya, surat kuasa palsu itu diduga dipakai untuk menggugat keabsahan AD/ART 2020 DPP Partai Demokrat, di mana KSP Moeldoko juga ikut serta sebagai penggugat.
Laporan Polisi itu tertanggal 18 April 2021 dengan nomor: TBL/2062/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ. Dalam hal ini, Rusdiansyah diketahui mewakili Moeldoko dalam gugatannya ke PTUN terkait agenda yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara.
Baca Juga: Gugat Menkumham, Pengacara Moeldoko Diduga Palsukan Surat Kuasa
